Kinerja pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Pasaman

SUPRIANTO, Teguh, Dr. Mardiasmo, MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pengelolaannya masih dipegang oleh pemerintah pusat dalam ha1 ini Departemen Keuangan, tetapi pelaksanaan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan telah dilimpahkan kepada daerah. Mengingat bahwa penerimaan daerah yang berasal dari PBB sangat berarti bagi pembiayaan pembangunan di daerah, maka kinerja pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Pasaman sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi serta strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan agar pctnerimaan PBB dapat optimal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis kualitatif dipergunakan analisis dengan melakukan tinjauan kebelakang (backward review) dan analisis SWOT, sedangkan untuk analisis kuantitatif dipergunakan analisis efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian meriunjukkan sistem dan prosedur pemungutan PBB di Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi belum optimal terutama dalarri sistim dan prosedur penyerahan dan penerimaan kembali forrnulir SPOP, sistim dan prosedur penyetoran melalui petugas pemungut rnaupun melalui bank. Selama enam tahun pengamatan koefisien efektivitas pemungutan PBB rata-rata 73,40 persen, dengan mengacu pada standar pengukuran efektivitas Departeman Dalam Negeri, maka efektivitas pemungutan PBB di Kabupaten Pasaman termasuk cukup efektif. Sementara kalau dilihat dari koefisiensi efisiensi rata-rata pemungutan PBB selama enam tahun sebesar 2,25, artinya setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan PBB sebesar Rp 2,25. Lebih lanjut tingkat efisiensi pemungutan PBB selama enam tahun pengamatan dari tahun 199919 96-2000 berturut-turut; 3,09, 2,74, 2,41, I,8 4, 1,26, artinya efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Pasaman cenderung tidak efisien. Dengan menggunakan analisis SWOT diketahui posisi pemungutan PBB di Kabupaten Pasaman berada pada kuadran IV (0,31,-0,33) atau deversivikasi consentric. Strategi yang mesti diterapkan adalah berusaha memanfaatkan kekuatan untuk melakukan pelayanan terhadap WP PBB secara efisien karena Pemda Pasaman telah memiliki jaringan pemungutan PBB sampai ke Desa/Kelurahan. Prinsipnya adalah menciptakan sinergi/koordinasi, melakukan pendekatan secara informal, meningkatkan pelayanan dan upaya penegakan hukum, dengan harapan bahwa seluruh instansi yang terkait dalam pemungutan PBB secara bersama-sama dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien

Land and building tax is a state tax, of which the management according to the law N0.12~1985 is still handled by the central government, in the case by the Department of Finance, but the realization of the tax collection in rural and city sectors has been delegation to the regional government. Considering that the above mentioned tax which the regional government has the received, is very significant for meeting the regional development needs, the accomplishment of the land and building tax in the villages and cities should be well handled in order to be effective and efficient. The goal of this research is to analize the process of the tax collection in Pasaman regency by which man will know the efficiency and effectivity, the strategy and the policy which should be done in order to get an optimal revenue of the land and building tax. The analysis means used in this research include the quantitative and qualitative analysis. For the qualitative analysis, we use the one with backward review and the SWOT analysis, while for the quantitative one, we use the analysis of effectivity and efficiency. The result of the research show that the system and procedure of the land and building tax in Pasaman regency have been accomplished very well, but still not optimally, particularly regarding the system and procedure of submission and returning of the SPOP forms, also the ones of tax payment or depositing either via the tax collector or via bank. By six years observing the coefficient of the average effectivity of land and building tax i.e. 73,4 %, based on the measuring standard of effectivity used by Department of Internal Affairs, it may be said that the effectivity of tax collection in Pasaman regency is effective. See from the coefficient of the average effectivity of land and building tax collection during six years with its amount of 2.25, it means that every Rp 1 expense will earn Rp 2,5 come from land and building tax. Further, the efficiency grades of the land and building tax during the six years observation i.e. in the year of 1995/1996 through 2000 are successively as follow : 3.09, 2.74, 2.41 , 1.84 and 1.26. it shows that the efficiency of the tax collection tends to decrease. Using the SWOT analysis, it is know that the position of the land and building tax collection in Pasaman regency is in the fourth quadrant (0.31,- 0.33) or in the Concentric Diversification. The strategy which should be applied is trying to exploit its power to give an efficient service of land and building tax WP since the local government of Pasaman has had already the tax collection network throughout the villages. Its principle is to create an ordination, to make an informal approach, to improve the service and to uphold the law, hopping that the concerned instances of this tax collection can collaborately create the effective and efficient service

Kata Kunci : Manajemen Keuangan Daerah, Pemungutan PBB,Kabupaten Pasaman.