Implementasi Legislasi Nasional Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Terhadap Kewajiban-Kewajiban yang Timbul dari Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

RUTH ADIANTI MENDROFA, Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Tindak pidana korupsi yang bersifat destruktif terhadap kehidupan ekonomi telah mendorong anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merancang United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 sebagai instrumen hukum internasional yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sebagai salah satu negara korban dari korupsi, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap UNCAC dan mengeluarkan berbagai macam instrumen hukum nasional untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kesesuaian instrumen hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban internasional yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam instrumen internasional belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCAC karena lemahnya substansi hukum dan sistem hukum yang diadopsi Indonesia.

The destructive nature of corruption towards economy encouraged the members of United Nations to initiate United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 as an international legal instrument that functions to prevent and eradicate corruption. As a victim state, Indonesia has ratified UNCAC and issued various national legal instruments to implement the convention. This research will discuss about the level of conformity between Indonesian legal instruments and the obligations occurred from ratifying the convention. The result shows that several provisions of national legal instruments have not conformed with UNCAC provisions yet, due to the weakness of legal substance and legal structure adopted by Indonesia.

Kata Kunci : Korupsi, UNCAC, Implementasi Legislasi