SIKLUS POLITIK DAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA TAHUN 2006-2013

RAHMI SYAFARANI, Denni Puspa Purbasari, M.Sc., Ph.D

2015 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Setiap tahunnya kebijakan mengenai upah minimum di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang alot. Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah dalam menentukan upah minimum daerah membuat kebijakan ini menjadi rentan terhadap politisasi, terutama di tahun-tahun politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh siklus politik terhadap kebijakan upah minimum di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh menggunakan regresi data panel dari 67 kabupaten/kota di Jawa, dari tahun 2006 sampai 2013. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan mixed evidence mengenai pengaruh siklus politik terhadap upah minimum. Upah minimum cenderung lebih tinggi ketika dipimpin oleh pemerintah pendatang baru dibandingkan petahana. Kemudian, upah minimum juga cenderung lebih tinggi setahun setelah pilkada pada pemerintah petahana dibanding tahun-tahun lainnya.

Every year the policy of minimum wage in Indonesia is always be a controversy. The authority which given to regional government makes this policy being susceptible toward poilitization, especially in political years. The objective of this study is to analyze influence of political cycle to minimum wage policy in Indonesia. The result of the panel data analysis conducted on a sample of 67 cities in Java, from 2006 to 2013. This study finds that there are mixed evidences about the influence of political cycle to minimum wage level. The minimum wage tend to be higher when the region is lead by new comer than incumbent. Then, minimum wage also tend to be higher a year after regional election in incumbent regime, than the other years.

Kata Kunci : minimum wage, panel data, political cycle, political economy, fixed effect, incumbent, election