Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

HAYU DAMARING TIYAS, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah menyatakan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 bertentangan dengan konstitusi, dimana ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dengan telah dibatalkannya kedua ketentuan tersebut maka seharusnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang sama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peradilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis antara kenyataan yang ada (das sein) dengan teori mengenai apa yang seyogyanya/seharusnya terlaksana (das solen). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengkategorikan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim hukum pemerintahan daerah dimana sebelumnya pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam kategori rezim hukum pemilihan umum. Kemudian Pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Padahal berdasarkan konstitusi, seharusnya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah lebih tepat diselesaikan oleh Mahkamah Agung dikarenakan pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim hukum pemerintahan daerah dan bukan termasuk ke dalam rezim hukum pemilihan umum. Kemudian Komisi Pemilihan Umum seharusnya tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah karena pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum melainkan merupakan rezim pemerintahan daerah.

Constitutional Court through The Decision of Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 has annuled The Provision of Article 236 C in The Law No. 12 of 2008 on The Alteration of The Law No. 32 of 2004 on Local Government which is giving the authority to Constitutional Court to settle the dispute of local election result. By the cancellation of The Provision of Article 236 C in The Law No. 12 of 2008, Constitutional Court no longer have the authority to settle the dispute of local election result. But on the other side, Constitutional Court through the same Court Decision, decided that Constitutional Court has the authority to settle the dispute of local election result before the establishment of the law which regulates the establishment of a certain judicial institution of local election dispute. The method used in this legal research is normative judicial research method, a research which is done by researching the library data which's secondary data or called library research such as legal approachment, case approachment, historical approachment and conceptual approachment to analyze between the reality ( das sein ) and the theory ( das solen ). Based on research done by the author, obtained the results that through Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has categorized local elections into a legal regime in which the local government which before local elections put into the category of legal regime of general elections. Then legislators and Constitutional Court through The Decision of Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 decided that the dispute of local election result remain to be carried by Constitutional Court until the establishment of a certain judicial institution that handles disputes of local election result. Whereas, based on constitution, the dispute of local election result should be settled by The Supreme Court due to the local election is included in the legal regime of local government and is not included in the legal regime of general elections. Then the Election Commission should not have the constitutional authority to conduct local elections because local elections is not regime of general elections, but a regime of local governance.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Badan Peradilan Khusus Pilkada, Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.