SEAWORTHINESS STANDARD OF INDONESIA FROM LEGAL PERSPECTIVE

LUTHFI FADHILA PRATIKANANDA PRABOWO, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac(Adv)

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai standar kelaik lautan dalam perspektif hukum, dalam rangka untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan usaha terutama dalam bisnis perkapalan. Mengingat potensi Indonesia telah di bisnis maritim dan perkapalan, sangat penting dari segi aktivitas bisnis dan untuk profesional dalam bidang hukum untuk mengerti dan memahami standar dari pelaksanaan laik laut ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menganalisis masalah di tangan. Analisis dibuat berdasarkan tulisan hukum ini difokuskan pada dua aspek. Pertama, tentang bagaimana standar kelayakan di Indonesia adalah yang berasal dari Konvensi International yang diratifikasi oleh Indonesia dan Standar Kapal Non-Konvensi (NCVS) untuk kapal yang dikecualikan dalam konvensi. Kedua, implikasi dari standar seperti kelaik lautan Indonesia yang bisa memiliki implikasi hukum terhadap kapal, yang memiliki standar yang berbeda untuk assesing karena sifat dan karakteristik kapal.

This legal research aimed to gain further understanding regarding the seaworthiness standard in legal perspective, in order to gain advantage and efficiency in the business activity especially in shipping business. Considering the potential Indonesia had on the maritime and shipping business, it is vital for the business activity and the supporting legal professionals to understand the standard an its implementation. The method of research is normative. In this sense, the writer conducted library research. The data compiled was later used to analyze the issues at hand. The analysis made under this legal writing focused on two aspects. First, on how the standard of seaworthiness in indonesia is, which come from International Covention that ratified by Indonesia and the Non-Convention Ship Standard (NCVS) standard for the ship that excluded in the convention. Second, the implication of such standard of seaworthiness of Indonesia which could have legal implication towards the ships, which have different standar for assesing due to the nature and the characteristic of the ships.

Kata Kunci : Keywords : Shipping, Standard, Admiralty Law, Indonesia, Ship, Perkapalan, Standar, Hukum kelautan, Indonesia, Kapal.