Evaluasi pengeluaran pemerintah daerah ditinjau dari proses perencanaan dan pengalokasian di kota Pasuruan

AMIEN, Mochamad, Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Di Era Reformasi saat ini pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah yang notabene menipakan uang rakyat (public money) akan mendapat sorotan tajam dari stakeholder yang ada di daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran dan diakhiri proses pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan yang terjadi selama ini bahwa proses pengelolaan keuangan daerah masih belum dapat berjalan dengan baik karena berbagai factor. Proses perencanaan anggaran yang akan menetapkan kebijakan keuangan daerah masih terdapat banyak kelemahan terutama sistem anggaran yang dipakai yakni sistem anggaran tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan incremental dan struktur anggaran masih bersifat line item menjadi ciri utama sistem anggaran tradisional. Disamping itu keterlibatan masyarakat (DPRD) masih belum maksimal dalam proses penyusunan APBD. Alokasi anggaran merupakan hasil dari kegiatan proses perencanaan anggaran daerah. Alokasi anggaran akan mernberikan kewenangan bagi suatu unit kerja untuk mengelola dana yang tersedia didalam APBD. Masyarakat akan menilai apakah alokasi anggaran yang telah dilakukan di Kota Pasuruan telah bepihak kepada kebutuhan pelayanan masyarakat atau hanya untuk pelayanan aparatur daerah. Dengan demikian pemerintah daerah tidak akan semena-mena dalam mengalokasikan anggaran daerahnya. Hasil analisis data yang telah dilakukan selama periode penelitian (Tahun 1994/1995-2000) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi Pelayanan Publik yakni rata-rata sebesar 65,7 persen dibandingkan untuk Pelayanan Aparatur yang hanya 34,3 persen. Tetapi alokasi Belanja Rutin masih sangat besar yakni Rp 11,2 milyar atau mencapai 61,7 persen, sedangkan Belanja Pembangunan hanya sebeSar Rp7,0 milyar atau 38,3 persen dari rata-rata total belanja daerah Kota Pasuruan yang mencapai Rp 18,2 milyar.

In this reform era, district government, as manager of district finance, note, public money, will get a sharp sight from the stakeholders existing in that district. The process of managing district finance, starting from the process of budget setting, then implementation of the budget, and finally suitable with the applied regulation. In fact, so far, the process of district finance still has not run well yet, because of many factors. Budget planning process, wich is going to determine the district finance policy, still has many weaknesses, mainly on the system of budget setting used, that is traditional budget system. The approach used in the budget setting is incremental approach, and budget the structure is still in the line item. This is the main characteristic of the traditional budget system. Besides, the involvement of society (DPD) is not optimal yet, in the process of APBD planning. Budget allocation was the result of the activities of district budget planning process. Budget allocation would give an authority to work unit to handle the available fund in the APBD. The society will asses is the carried out budget allocation in Pasuruan had been in the side of the needs of the society's service or only for district officers. Therefore, the district government will abuse its authority to allocate its district budget. The result of the data analysis carried out within the research period (in the years of 1994/1995-2000) showed that Pasuruan County Government had allocated a quite big amount of money for the Pubtit Services, that Was around 65.7 percent compared with the Officer Services of 34.3 percent. But, routine expense allocation was still very big, that was of Rp 11.2 billion or 61.7 percent, while the development expense ws only, 7.0 billion or 38.3 percent from the average expense of Pasuruan County, reaching Rp 18.2 billion.

Kata Kunci : Pembiayaan Pembangunan Daerah,Pengeluaran,Perencanaan dan Alokasi, Budget allocation, District budget planning process