PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

RETNO UTAMI, Murti Pramuwardhani Dewi, S.H.,M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksana dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ekonomi bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti berkurang atau hilangnya penghasilan dan berupa pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh beserta keluarganya, baik itu karena memasuki usia tidak produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan dan bahkan kematian. BPJS Ketenagakerjaan, merupakan jaminan sosial tenaga kerja yang menyelenggarakan 4 (empat) lingkup jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan dalam Pasal 14 bahwa Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial. Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) berisi, Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikutinya, dari isi pasal tersebut mengartikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lepas dari peran serta dari pihak pengusaha sebagai pemberi kerja namun, dalam pelaksanaannya sampai saat ini kesadaran dari pengusaha-pengusaha perusahaan swasta khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman masih rendah. Belum semua pengusaha-pengusaha perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Sleman yang mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha-pengusaha perusahaan swasta tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka, pengusaha-pengusaha perusahaan swasta tersebut dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS dan terkait pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat layanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial.

Employment BPJS is a Legal Public Entity which has a direct responsibility to the President of Indonesia and established based on Law No. 24 of 2011 concerning Employment Social Security Provider (BPJS) and the implementer of Article 5 verse (1) and Law No. 40 of 2004 Article 52 on National Social Security System. Its objectives are: (1) gives social economic protection to labor who experiences loss or reduced of income in the form of compensation payment; (2) gives services to labor and his/her families who experiences unproductive age, sick, accident, and even death. Employment BPJS, is a social security assurance for labor which has 4 (four) main protection programs, such as Occupational Accident Benefit (JKK), Old Age benefit (JHT), Pension Benefit (JP) and Death Benefit (JK). Law No. 24 of 2011 concerning BPJS mandating that in Article 14: Everyone, including expatriates working for at least 6 (six) months in Indonesia, shall be obliged to become participant of Social Security program. Furthermore, in Article 15 verse (1) explains: Employers shall gradually register themselves and their employees as Participants with BPJS in accordance with the Social Security programs in which they participate. From both of those Articles, the successes of this Employment BPJS Programs are depend of the participation from the entrepreneur as employer but, in practice there are still entrepreneurs; especially private enterprises in Sleman Regency who still have low awareness of this issue. Not every private enterprise in Sleman Regency registering themselves; or even registering their employees in Employment BPJS Programs yet. To the entrepreneur or private enterprise who does not implement the Law No. 24 of 2011 Article 15 verse (1) concerning BPJS, those private sectors will be sanctioned administratively (according to Law No. 24 of 2011 Article 17 verse (1) and verse (2) concerning BPJS); including written warning, fines and/or will not receive certain public services. The administrative sanctions for : written warning and fines, will be carried out by BPJS, whereas administrative sanctions for, will not receive certain public services, will be carried out by the Government or Local Government at the request of BPJS. Keyword : Employment BPJS, Employment Social Security, Social Security.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial