INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERUMAHAN DI ERA DESENTRALISASI
MAHDITIA PARAMITA, Prof. Ir. Toni Atyanto Dharoko, MPhil, PhD
2016 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKANInovasi kebijakan publik merupakan bidang yang kurang banyak mendapat perhatian dari para peneliti di Indonesia, walau faktanya bermanfaat bagi penentu kebijakan yang bekerja dalam keterbatasan sumber daya dan kondisi lainnya. Walau sejak akhir 1980an penelitian kebijakan publik telah banyak dilakukan yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kebijakan, masih sedikit atau belum ditemukan penelitian yang memadai tentang inovasi dalam kebijakan publik pada proses desentralisasi dalam konteks perumahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan �Bagaimanakah bentuk inovasi pemerintah daerah dalam kebijakan perumahan di era desentralisasi?� dan �apa determinan pemicu terjadinya inovasi pemerintah daerah dalam kebijakan perumahan di era desentralisasi?� Penelitian ini dilakukan di lima lokasi penelitian yang menunjukkan praktik baik dalam kebijakan perumahan pemerintah daerah, yaitu Kota Palembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Sleman, Kota Surakarta, dan Kabupaten Malang. Untuk membuktikan kebenaran faktor pemicu pada lima kabupaten/kota inovasi tersebut, maka dipilih dua lokasi pembanding Kabupaten Gorontalo dan Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, komparasi antara lokasi penelitian, dan triangulasi. Studi analisis historis kebijakan dilakukan pada historisitas kebijakan perumahan sejak Indonesia merdeka. Penelitian ini menemukan terdapat enam generasi yang menjadi periodisasi kebijakan perumahan berdasar perbedaan orientasi kebijakan perumahan. Enam generasi tersebut diterjemahkan dalam enam masa yaitu masa pengenalan, pengembangan, masa stabil, masa transisi, revisi kebijakan I dan revisi kebijakan II. Penelitian ini menyimpulkan adanya variasi pencapaian inovasi dalam kebijakan perumahan. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai tingkat inovasi dalam kebijakan perumahannya karena memuat unsur kebaruan dengan proses adaptasi dari program pembangunan perumahan daerah dari wilayah lain. Faktor-faktor pemicu inovasi pemerintah daerah dalam kebijakan perumahan yang menjadi temuan penelitian ini terdiri atas kesadaran akan krisis; kosmopolitanisme dan prestasi; pendanaan; kompleksitas dan hirarki; kepemimpinan dan kematangan birokrasi; dan kematangan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan definisi inovasi dalam kebijakan adalah ide/gagasan, proses, produk atau metode yang dianggap beda oleh individu/kelompok yang dapat mengurangi permasalahan publik. Inovasi dapat dilakukan setelah terjadi penghancuran yang kreatif (creative deconstruction).
Only few researcher put interest in policy innovation as an interestin study, although it is proven that policy innovation is urgently needed as a method facing limited resources and other weaknesses. In the end of 1980s, public policy research mostly focused on factors influencing policy innovation, but only small number of researchers made research on policy innovation that is related to decentralization in housing policy in Indonesia. The research questions of this research are �how is policy innovation developed in local government housing policy in Indonesia in decentralization era� and �what are determinants that trigger local government housing policy innovation in Indonesia�. This reseach is conducted in five locations of good practice in housing policy innovation. They are Palembang City, Pekalongan City, Sleman Regency, Surakarta City, and Malang Regency. However, in order to see the innovativeness and the performance of local government, this research compare those areas to the City of Kupang and Gorontalo Regency. The research method uses descriptive qualitative, comparison and triangulation. Historical approach is also used to analyze housing policy experience starting from the independence day of Indonesia. The historical analysis found that there are six generations of housing policy in Indonesia. They are introduction, expansion, stable condition, transition, policy revision I and policy revision II. This research found that there are various forms of policy innovation among cities. Some cities experience higher policy innovation as they have novelty with fast growing adaptation of new policy while some others do not. Factors that triggers housing policy innovation are sense of crisis, cosmopolitanism and achievement; financial resources; complexity and hierarcy; leadership and bureaucracy and community maturity. This research conclude the definition of policy innovation, that is the ideas, process, product or method that is different according to individual or group and could overcome public problems. Innovation could happen after the stage of creative deconstruction.
Kata Kunci : inovasi dalam kebijakan, kebijakan perumahan, pemerintah daerah, desentralisasi