DINAMIKA AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM PELAYANAN PUBLK (Kajian Konsistensi Aktor dalam Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Sosial Pada Pelayanan Publik Berdimensi Sosial dan Ekonomi di Lebak)

D. PRIYO SUDIBYO, DRS.,M.SI., Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA

2015 | Disertasi | S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Riset ini mengkaji konsistensi sikap para aktor dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial pada pelayanan publik berdimensi ekonomi dan pelayanan publik berdimensi sosial, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Riset ini dilakukan di Kabupaten Lebak karena memiliki Perda Transparansi dan Partisipasi yang disusun secara bottom up. Jenis penelitian ini adalah riset eksploratori, dan pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview, observasi terkontrol, dan dokumentasi. Informan penelitian ditetapkan secara purposif. Validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber, sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika akuntabilitas sosial berupa inkonsistensi sikap para aktor grass root dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial antara pelayanan publik berdimensi ekonomi dengan pelayanan publik berdimensi sosial. Pada pelayanan publik berdimensi ekonomi, para aktor grass root tidak berdaya (powerless) ketika menghadapi pemegang otoritas tunggal, sehingga kekuatan mereka dikooptasi melalui political coercive approach dan physical coercive approach (kejawaraan). Sedangkan pada pelayanan publik berdimensi sosial para aktor grass root tidak dihadapkan pada coercive approach pemegang otoritas tunggal sehingga mereka mempunyai keberdayaan (powerfull) untuk tetap bersikap konsistensi dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial. Dengan demikian, yang terjadi di Lebak adalah apa yang disebut sebagai pseudomorphic accountability, yakni suatu sistem akuntabilitas yang disisipi kepentingan ekonomi oleh pemegang otoritas tunggal dengan cara mengkooptasi para aktor grass root melalui kekuatan politik dan kejawaraan. Temuan ini dapat digunakan sebagai kritik terhadap konsep akuntabilitas sosial (Ackerman, 2005; Malena,2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sosial bersifat demand driven atau lebih cenderung atas inisiatif warga. Padahal praktik di Lebak menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya sikap "legawa" dari pemegang otoritas tunggal. Temuan ini juga memberi pemahaman kepada kita bahwa perdebatan klasik antara Friedrich dan Finer, di awal tahun 1940-an tentang cara paling efektif untuk menjamin akuntabilitas para pejabat publik hingga detik ini masih belum berkesudahan. Akuntabilitas sosial sebagai salah satu alternatif dari sistem akuntabilitas haruslah dilihat dari sudut pandang pluralistic. Akuntabilitas sosial adalah perihal value atau culture yang harus dibangun untuk menciptakan tradisi baru, dan merupakan sebuah sistem yang unik, sehingga tidak dapat dilakukan standarisasi model untuk diaplikasikan di berbagai area.

This study examines the consistency of the attitude of the actors in supporting the realization of social accountability in the economic and social dimension of public services, as well as supporting and inhibiting factors. The study was conducted in Lebak because it has a Transparency and Participation Regulation that arranged bottom up. This research design is exploratory, and data collection was conducted through in-depth interviews, controlled observation, and documentation. Research informants purposively set. The validity of the data using triangulation methods and sources, while the analysis of the data using an interactive model. The results showed the inconsistency of the actors in supporting the realization of social accountability among the economic and the social dimensions of public service. In the economic dimension of public services, the actors are powerless when faced with the sole authority, so that they are co-opted by the political and physical ("kejawaraan") coercive approach. While on the social dimension of public service the actors are not faced, so that they have the empowerment (powerful) to remain consistent in supporting the realization of social accountability. Thus, what happens in Lebak is what is referred to as a pseudomorphic accountability, which is a system of accountability that is inserted by the economic interests of the sole authority by way of co-opting the actors through political coercive and physical ("kejawaraan") coercive approach. These findings can be used as a critique of the concept of social accountability (Ackerman, 2005; Malena, 2004) which states that social accountability is demand driven or at the initiative of the citizens. Whereas practice in Lebak shows that social accountability can not be realized without the attitude "legawa" of the sole authority. These findings also provide an understanding to us that the classic debate between Friedrich and Finer, in the early 1940s about the most effective ways to ensure the accountability of public officials until this moment still not interminable. Social accountability as one of the alternative accountability system should be viewed from the standpoint of pluralistic. Social accountability is a matter of values or culture that must be built to create a new tradition and is a unique system, so it can not be standardized models for application in various areas.

Kata Kunci : social accountability, public service, the actor, consistency, pseudomorphic accountability.