The Application of Fair and Equitable Treatment Principle vis-à-vis State of Necessity: A case study of LG&E v. Argentine and Sempra v. Argentine in relation with its implementation in Indonesian Law

BRAHMANTYO SURYO SATWIKO, Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M., Ph.D.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Perlakuan yang adil dan merata merupakan prinsip utama yang digunakan dalam setiap Perjanjian Penanaman Modal Bilateral yang dibuat antara negara tuan rumah dan penanam modal, itu bertujuan untuk melindungi investasi dengan memberikan perlakuan yang sama tidak berbeda dari yang negara berikan kepada pihak lain. Akhir-akhir ini, prinsip adil dan merata sering dihadapi oleh pemohon kebutuhan oleh negara yang melanggar kewajiban perjanjian mereka, hal ini sering diterapkan oleh negara untuk melarikan diri dari apa yang harus mereka lakukan sejak awal. Penulis tertarik apakah prinsip perlakuan yang adil dan merata dapat dikesampingkan jika dibandingkan dengan dasar prinsip kebutuhan negara menggunakan studi kasus ICSID. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum-normatif yang mengandalkan sumbernya pada studi literatur. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip perlakuan yang adil dan merata bisa tidak selalu bisa dikesampingkan dibawah dasar prinsip kebutuhan negara.

Fair and Equitable treatment is a primary principle used in every single Bilateral Investment Treatiy made between the Host state and the Investors, it purposed to protect the investments by giving the equal treatment no different than the State gives to the other party. Lately, fair and equitable principle often to be faced by the plea of necessity by the State who violates their obligations towards the treaty, it used to be applied by the State to escape from what they have to do in the first place. The author is interested whether the principle of fair and equitable treatment can be derogated under the basis of state of necessity principle using an ICSID cases study. This research utilizes a legal-normative framework relying primarily on literature studies. The author concludes that fair and equitable treatment principle could not always be derogated under the basis of state of necessity principle.

Kata Kunci : International Investment Law, Fair and Equitable Treatment, State of Necessity