KONTRIBUSI TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

YOGA AJI SUKMANA, Bowo Dwi Siswoko, S.Hut.,M.A.

2016 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN SV

Penatausahaan hasil hutan merupakan prosedur dalam pengelolaan hasil hutan kayu untuk memperoleh dokumen-dokumen untuk mempertegas legalitas kayu. Dalam pelaksanaan tata usaha kayu di Desa Nglanggeran dan Desa Sodo Kabupaten Gunungkidul dirasa belum dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi tata usaha kayu (TUK) yang diterapkan di hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul, dan untuk mengetahui kontribusi TUK terhadap pembangunan desa, serta mengidentifikasi permasalahan di lapangan dalam penerapan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem tata usaha kayu (TUK) yang berjalan saat ini menggunakan dasar hukum Permenhut No.P30/ Menhut-II/ 2012. Administrasi dilakukan di desa tempat asal kayu menggunakan nota angkut atau dokumen SKAU. Kontribusi tata usaha kayu hutan rakyat yang masuk ke PAD tahun 2013 di desa Nglanggeran sebesar Rp 10.980.000 dan untuk Desa Sodo sebesar Rp 2.970.000. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa. Permasalahan yang ditemui antara lain petugas TUK yang kurang profesional, kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya dokumen SKAU, dan pungutan atau tarif dalam penerbitan SKAU yang berbeda-beda setiap desa.

Administrative of forest product is a procedure in the management of forest wood products to obtain the documents to clarify the legality woods. In the implementation of the administrative wood in the Nglanggeran village and Sodo village in Gunungkidul Regency they are not managed optimally. This research aims to review the administration system of administrative woods (TUK) which applied in society forest in Gunungkidul Regency, and to know the administrative woods contribution in village development, and identify the problems in the implementation of administrative woods. Take the sample use purposive sampling technique. Search for data using quitioner and study documents. The collection of data is a primary and secondary data then analyzed a sort of descriptive set. Based on the research results known that the administrative woods system (TUK) basically using Permenhut No.P30/ Menhut-II/ 2012. Administration conducted in villages place of origin wood use of the carried or SKAU document. In 2013, the administrative contribution of society forest who entered in PAD in Nglanggeran Village is Rp 10.980.000 and in Sodo Village is Rp 2.970.000. And then the money used to village development. The problem has been found is the administration officer are not professional, less understand to the importance of SKAU documents, and randomly charge or rate to make the SKAU document in each village.

Kata Kunci : hutan rakyat, TUK, PAD