Koordinasi Antar Aktor Dalam Pengumpulan Data Statistik Bidang Pendidikan : Studi Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Gunungkidul

RINTO H KURNIAWAN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini didasarkan atas fakta berbedanya jumlah penduduk buta huruf, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang dirilis Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut terjadi karena perbedaan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran, metode pengumpulan, analisis dan penyajian data yang digunakan kedua instansi tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah koordinasi antar penyelenggara kegiatan statistik, Sementara dalam kebijakan bidang statistik yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik juga diatur masalah koordinasi antara Badan (Badan Pusat Statistik) dan instansi (instansi pemerintah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara aktor badan dan aktor instansi yang terlibat pada kegiatan pengumpulan data statistik pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dalam penggunaan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran, metode pengumpulan, analisis dan penyajian data yang digunakan, yaitu apakah sudah ada koordinasi atau belum dan faktor apa yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dimana hasil wawancara sebagai data primer adalah data kualitatif dan data jumlah penduduk buta huruf, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni yang merupakan data kuantitatif sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap personil dari para aktor atau instansi terkait, dokumentasi dan observasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan reduksi, display dan verifikasi data, sementara untuk triangulasi dilakukan terhadap data-data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Diperoleh kesimpulan bahwa belum terbentuk koordinasi antar aktor dalam penggunaan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran, metode pengumpulan, analisis dan penyajian data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh sehingga koordinasi tersebut belum terbentuk, yaitu komunikasi antara aktor BPS Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul yang belum optimal, pemahaman yang minim para aktor terhadap tujuan bidang statistik dan disain kebijakan bidang statistik belum memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif dalam kegiatan statistik khususnya pada koordinasi mengenai penggunaan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran ataupun metode pengumpulan, analisis dan penyajian data yang digunakan para aktor penyelenggara kegiatan statistik.

The research was based on the fact about the differences in the number of illiterate population, gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER) released by the Statistics of Gunungkidul Regency (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul) and the Office of Education, Youth and Sports of Gunungkidul Regency (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul). This happens because of differences in concepts, definitions, classifications and measures, method of collection, analysis and presentation of data used by both the institution. This phenomenon indicates the problem of coordination between the organizers of statistical activities. Meanwhile on the statistic policy, that is the Act No. 16 Year 1997 on Statistics and Government Regulation No. 51 of 1999 on the Implementation of Statistics also regulated the problem of coordination between the agency (BPS) and agencies (government agencies). This study aims to determine the coordination between actor agency (BPS) and actors agencies (government agencies) involved in educational statistic collection data in Gunungkidul Regency in the use of concepts, definitions, classifications and measures, method of collection, analysis and presentation of data, whether there is coordination or not and what factors influence it. This study used a qualitative approach and a quantitative approach, where the interview results as the primary data is qualitative data and data of the illiterate population, the gross enrollment rate and net enrollment rate are the quantitative data as secondary data. Data collected by interview, documentation and observation. Interviews conducted with personnel from relevant agencies. Documentation and observation carried out on the documents that are relevant to the research theme. Data analysis was carried out by reduction, display and verification of the data, while for triangulation performed on interview results, documentation and observation. From the analysis, we concluded that coordination has not yet formed among the actors in the use of concepts, definitions, classifications and measures, method of collection, analysis and presentation of data in the collecting of educational statistical data in Gunungkdul Regency. There are three factors that influence this conditions : communication between the actors is not optimal, the actors have minimum understanding about the goals of statistic policy and the design of the statistics policy have not provided clear direction in statistics activity. Specially about coordination in the use of concepts, definitions, classifications and measures or methods of collection, analysis and presentation of data used by the actors organizers statistical activities.

Kata Kunci : koordinasi, penyelenggara kegiatan statistik, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran ataupun metode pengumpulan, analisis dan penyajian data, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999