PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DIWILAYAH YOGYAKARTA

AHMAD FARID, Mailinda Eka Yuniza,S.H,.LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Jumlah penyalahgunaan Naarokotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia menunjukan angka yang tinggi dan telah menimbulkan banyak korban terutama kalangan muda. Permasalahan NAPZAmerupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks, karena menyangkut aspek bio-psiko-sosial yang ditandai dengan adanya dorongan tidak terkendali untuk menggunakan NAPZA. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk menangani penyalagunaan NAPZA yang termasuk sebagai salah satu bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyalahgunaan NAPZA yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingkat mobilitasi penduduk DIY yang sangat tinggi sehingga membuat NAPZA tersebut mudah didapatkan atau diperjualbelikan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban penuh untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan penya-lahgunaan NAPZA yang telah diwujudkan dengan beberapa program dan kebijakan, seperti: Program pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang bersifat preventif, Program penanganan penyalahgunaan melalui Panti Sosial Pamardi Putra, program bantuan dan advokasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana dalam pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dari jenis non-probability sampling atau non random sampling yang berdasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti dan tidak semua individu dalam populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Dalam melakukan analisis penelitian, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kekurangan antara lain:cara pencegahan NAPZA yang masih dilakukan secara konvensional dan belum menitikberatkan pada generasi muda. Selain itu, terdapat juga perbedaan pendapat antara pihak dinas sosial dan pihak-pihak lainnya yang masih memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang NAPZA, seperti penegak hukum.

Number of drug abuse (Narcotics, Psychotropic Drugs and Other Addictive Substances) in Indonesia showed a high number. It has caused many victims, especially teenager and young adult. It is also a complex social problem which involves a bio-psycho-social aspectandcharacterized by the uncontrollable urge to use drugs. Therefore, it’s included as one of the social welfare problem that should received a serious attention from Government. Yogyakarta is a region that has a high number of drug abuse due to high mobility of its population that can make drug is easily to be obtained or sold. Through Department of Social, Yogyakarta Government has an important role to solve this issue. This research which is an empirical law research has focused on the role of Department of Social Yogyakarta in drug abuse preventive efforts which has been realized by several programs such as drug abuse preventive program, social house Pamardi Putra, rehabilitation in nursing and social assistance program and advocacy. Its sampling process was conducted with using non-probability sampling or non-random sampling from purposive sampling which based on subjective judgment and not all individuals in a population have an equal opportunity to become a member of sample. Researcher also used qualitative analysis with combining primary and secondary data to take a conclusion. From this research, researcher found that preventive program is still conducting by conventional ways that have not focused for young adult. There is also a different opinions between social institutions and other parties who posse duties and responsibilities in the field of drug abuse.

Kata Kunci : Dinas Sosial, rehabilitasi sosial , Napza