Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

TAUFAN TRIANGGARA ATMAJA, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini adalah penelitian yang berfokus terhadap analisis penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Secara lebih khusus penulisan ini akan membandingkan sah tidaknya penetapan tersangka sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam salah satu amar putusannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan implikasi terhadap objek dari praperadilan dimana penetapan tersangka yang sebelumnya bukan merupakan objek dari praperadilan, setelah putusan tersebut, maka sah tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu objek yang bisa diuji dalam praperadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan menjadi sumber utama untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang diterima dan ditolak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, banyak permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, namun permohonan yang diterima maupun ditolak bukan lagi masalah objek atau kewenangan namun lebih kepada substansi mengenai penetapan tersangkanya apakah sudah sah atau tidak menurut hukum.

This legal writing is a research which focused on analytical determination of accused as the object of pretrial. Specifically, this writting will compare the legitimacy of the establishment of the suspects before and after the Constitutional Court Judgement Number 21/PUU-XII/2014. In one verdict, the Constitutional Court Judgement has implications for the determination of the object of pretrial where suspects were previously not an object of pretrial, after the verdict, then the legitimacy of the determination of the accused be one of the objects that can be tested in pretrial. Type of the research used in this writing is normative legal research. Therefore, the library research becomes the main source for obtaining secondary data in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary. The results showed that the determination of whether or not the suspect as a legitimate object of pretrial before the Constitutional Court Judgement Number 21/PUU-XII/2014 there are accepted and rejected, causing law uncertainty. After the Constitutional Court Judgement Number 21/PUU-XII/2014, many requests regarding the determination whether or not the suspect as a legitimate object of pretrial, however applications accepted and rejected are no longer a problem object or authority but rather the substance of the determination of his suspect whether it is valid or not according to the law.

Kata Kunci : Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Penetapan Tersangka, Objek Praperadilan