Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik Antara Rumah Sakit Dengan Pasien Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Negri Yogyakarta)

AGUS DWI SUGIHARTO, drg.suryono,S.H..MM.,Ph.D

2015 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mengetahui sejauh mana kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa (pasien dan tenaga medis) terlindungi setelah penetapan keputusan pengadilan. Penelitian mengenai analisis yuridis penyelesaian sengketa medik antara rumah sakit dengan pasien melalui jalur mediasi mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengkata medis di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim, maupun mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pramediasi yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dan apabila tidak berhasil maka dilakukan penunjukan mediator oleh hakim; tahap pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan waktu maksimal 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari; dan tahap akhir/pelaporan yang dilaksanakan oleh mediator dengan cara melaporkan hasil mediasi yang dilakukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa (pasien dan tenaga medis) sudah cukup terlindungi setelah penetapan keputusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mediator sebagaimana diatur dalam PerMA No. 1 Tahun 2008 sebagai suatu konsep penyelesaian sengketa dalam proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah langsung sejak awal sampai akhir proses mediasi.

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation process of mediation in the settlement of medical disputes in the Yogyakarta District Court. To know the extent to which the interests of each party to the dispute (the patient and medical personnel) are protected after the establishment of the court decision. Research on the juridical analysis of medical dispute resolution between the hospital with the patient through the mediation based on legal research conducted by using sociological juridical approach. Juridical sociological research is a study based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field. Type of study in this research specifically are more descriptive, descriptive method is intended to obtain a good overview, clear, and can provide data as accurately as possible about the object under study, in this case to describe the arrangement of mediation by the Supreme Court Regulation Number 01 of 2008. the method used to analyze and process data collected is qualitative analysis. The results showed that the implementation of mediation in the settlement of medical disputes in accordance with the Yogyakarta District Court Regulation No. 1 of 2008. Stages of the mediation process has been carried out by the judges, and mediators Yogyakarta District Court in accordance with the provisions, ranging from stage pre-mediation conducted by a judge with the case examiners provide an opportunity for the parties to choose a mediator and if they fail then the appointment of mediators by the judge; the implementation phase of the mediation conducted by a maximum of 40 days and can be extended to 14 days; and the final stage / reporting conducted by mediators by reporting the results of mediation conducted the judges who examined the case. The interests of each party to the dispute (the patient and medical personnel) have been adequately protected after the establishment of the court decision. It can be seen from the involvement of a mediator as stipulated in Supreme Court Regulation number 1 of 2008 as a concept of dispute resolution in the integration process of mediation in the justice system is straight from the beginning until the end of the mediation process.

Kata Kunci : Kata kunci : Sengketa Medik, Mediasi.