Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Aset Pemodal Di Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 & VI.A.5

CHARYA R LUKMAN, Prof.Dr. Sulistiowati, S.H, M.Hum

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan menyelenggarakan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dengan tujuan untuk melindungi kehilangan aset pemodal di Pasar Modal. Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 mengatur tentang DPP dan Peraturan Bapepam-LK VI.A.5 mengatur tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Peran P3IEI sebagai PDPP dan Perlindungan Hukum terhadap proses penggantian aset pemodal yang hilang di Pasar Modal Indonesia. Sifat penelitian ini adalah Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peran P3IEI sebagai PDPP telah sepenuhnya dijalankan dengan baik, meskipun selama P3IEI mulai beroperasi penuh per 1 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2015 baru terdapat dua klaim yang diajukan kepada P3IEI yang klaim tersebut secara keseluruhan belum memenuhi persyaratan penggantian aset pemodal yang hilang sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. P3IEI sebagai PDPP telah berperan sebagai salah satu sistem pelengkap Pasar Modal dengan telah berkontribusi dalam peningkatan jumlah sub rekening efek dari 330.000 ribu jumlah sub rekening efek per 1 Januari 2014 menjadi 461.000 sub rekening efek per 30 September 2015. Selanjutnya, Perlindungan hukum juga telah diberikan oleh P3IEI sebagai PDPP dengan adanya peningkatan batas maksimal ganti rugi pemodal dari Rp. 25 juta/pemodal menjadi Rp. 100 juta/pemodal berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-46/D.04/2015. Hal tersebut menurut penulis merupakan suatu terobosan yang baik untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal, namun terdapat hal lain yang perlu diperhatikan kedepannya berkaitan dengan perlindungan hukum yaitu sehubungan dengan kepailitan dan ketidakmampuan untuk membayar hutang. UU Pasar Modal dan UU Kepailitan telah memberikan perlindungan yang memadai dengan tidak memasukkan dalam harta pailit intermediary atau kustodian, terkait dengan recovery rate kustodian yang pailit terhadap kewajibannya mebayar uang yang sudah dibayar PDPP ke nasabah kustodian, hal tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam UU Perubahan Pasar Modal bahwa DPP dapat ditempatkan dalam kreditur preferen pada harta pailit serta perlu diterbitkan dalam suatu Peraturan OJK tentang Tata Cara Kepailitan intermediary sebelum diajukannya kepailitan kustodian.

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) or also known as Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) is an institution established to manage and administer Investor Protection Fund (IPF) with the aim to protect the loss of investor assets in the capital market. Bapepam-LK VI.A.4 regulates the IPF and Bapepam-LK VI.A.5 regulates IPF Institution. The purpose of this research is to provide further explanation the role of P3IEI as IPF Institution and Legal Protection of the indemnity for lost of investor assets in the Indonesian capital market. The nature of this research is using the approach of Normative Legal regulation (statute approach). Based on the research, it concluded that the role of P3IEI as IPF Institution has been fully executed properly, although during January 1, 2014 until 30 September 2015 there were only two claims submitted to P3IEI and the claim has not met the requirements of asset indemnity required by Bapepam-LK VI.A.4 on Investor Protection Fund. P3IEI as IPF Institution have a role as one of the complement system in the capital market that has contributed to the increase in the number of sub-accounts from 330,000 thousand the number of sub-accounts as of January 1 2014 to 461,000 sub-accounts as of September 30, 2015. Furthermore, the legal protection has also been given by P3IEI as IPF Institution with an increase in the maximum limit of indemnity from Rp. 25 million / investor to Rp. 100 million / investor based on the decision of the Board of Commissioner Member Financial Services Authority No. Kep-46 / D.04 / 2015. According to the author is a good breakthrough to further increase the confidence of investor to invest in capital market, but there are other things that need to be considered in the future with regard to the legal protection that is in connection with the bankruptcy and the inability to pay debts. Capital Market Law and the Bankruptcy Law has provided adequate protection that does not include in the bankruptcy estate (boedel) intermediary or custodian, in association with the recovery rate of custodian bankruptcy of its obligations to pay certain amount of money already paid by IPF Institution to custodian customer, it needs to be further regulated in the amendment of Capital Market Law that put IPF that can be placed as preferred creditor in the bankruptcy estate (boedel) and should be published in Financial Services Authority (FSA) Rules of intermediary or custodian Bankruptcy Procedure before filing bankruptcy on custodian.

Kata Kunci : Hukum Pasar Modal, Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.