Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif di Kabupaten Bantul

AGUNG LAKSMONO, Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc ; Mulyadi Sumarto, MPP.,Ph.D

2015 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan kekuasaan luas kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota. Pemerintah daerah mempergunakan kewenangan dan kekuasaannya tersebut untuk memformulasikan kebijakan pembangunan daerah. Isu yang cukup strategis adalah peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Fakta yang terjadi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selama ini bersifat semu dan prosedural. Masyarakat belum menjadi penentu keputusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor perencanaan pembangunan daerah partisipatif di Kabupaten Bantul. Teori perencanaan pembangunan partisipatif yang berupaya mensintesakan pendekatan top down dan bottom up menjadi bagian dari dasar analisis penelitian. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memberi jalan bagi peneliti untuk mengekplorasi secara mendalam terhadap perspektif, pengetahuan dan praktek sosial para informan. Penjelasan secara empiris dikaji dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah partisipatif yang meliputi; peran aktor, nilai-nilai yang mempengaruhi penentu kebijakan dan lingkungan kebijakan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD (Focus Group Discussion) dan indepth interview. Data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, proses perencanaan pembangunan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, dan masih didominasi elit kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan birokrasi. Kedua, hasil penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan kuatnya nilai politik, nilai organisasi dan nilai pribadi dalam pengambilan putusan serta lemahnya nilai ideologi dan nilai kebijakan. Ketiga, dari sisi budaya politik, kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih dipengaruhi budaya politik tradisional yang cenderung paternalistik, patrimonial dan selalu mengedepankan harmoni sosial. Disisi lain budaya politik partisipatif juga semakin tumbuh seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) serta terbukanya saluran komunikasi dan informasi.

Decentralization and regional autonomy system provide vast authority and power to regional, district/ municipal government. Regional government practices the authority and power to formulate regional development policy. The relatively strategic issue is the role of public participation in regional development. The fact occurring until the present day is that the public only has pseudo and procedural participation in the development planning. The public has not been the decision maker of regional development planning policies. The present research is aimed to assess the factors of participatory regional development planning in Bantul Regency. The theory of participatory development planning that seeks to synthesize the top down and bottom up approach becomes a part of the foundation of the research analysis. Methodologically, this research was conducted with qualitative research method. Qualitative research method was selected as it provides a way for researchers to conduct in-depth exploration on the perspective, knowledge and social practice of the informants. Empirical description was studied from the factors affecting participatory regional development planning, including; the role actors, the values affecting the policy makers and environment of the policies. The methods of data collection were conducted by FGD (Focus Group Discussion) and in-depth interview. The data or information that had been collected was later presented in narrative form while providing meaning or interpretation that such information had scientific or theoretical significance. Results from the research suggest that: First, the development planning process has not optimally involved the public participation, and is still dominated by the power elites, namely the executive, the legislative and the bureaucracy. Second, the results of Regional Budget indicate the strong hold of political values, organizational values and personal values in the decision making, as well as weak ideological values and political values. Third, in terms of political culture, the abilities of public participation in development are still influenced by the traditional political culture that is likely to be paternalistic, patrimonial and always puts forward the social harmony. On the other hand, the participatory political culture is also growing alongside the improvement of human resources (HR) quality, as well as the opening of communication and information channels.

Kata Kunci : perencanaan pembangunan,otonomi daerah,partisipasi,development planning,regional autonomy,participation