Mekanisme Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris Yang melakukan Pelanggaran Di Kota Yogyakarta

VERA ARI SANTI, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penjatuhan sanski oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan di Kota Yogyakarta, implementasi penjatuhan sanksi oleh MPW terhadap notaris yang melakukan pelanggaran di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penelitian lapangan yang diperoleh dari responden dan narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari responden, yaitu anggota MPW DIY yang pernah menjatuhkan sanksi. Narasumber dalam penelitian ini adalah satu orang Dosen Fakultas Hukum, dan dua orang notaris Kota Yogyakarta sekaligus Dosen Magister Kenotariatan. Dalam penentuan populasi, sampel dan responden peneliti menggunakan teknik Purpossive Sampling. Cara melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptis kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penjatuhan sanksi oleh MPW DIY di Kota Yogyakarta yaitu beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan jabatan notaris yaitu terkait dengan waktu pelaksanaan sidang pemeriksaan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima oleh MPW DIY. Sehingga sulit untuk mempertemukan seluruh anggota MPW DIY dalam waktu yang sama. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MPW DIY dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran jabatan yaitu (1) Keterangan pelapor dan terlapor, (2) Tingkat pelanggaran notaris, (3) bukti-bukti pelanggaran yang dibuktikan oleh pelapor, (4) Kerugian yang diderita oleh pelapor, (5) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Sanksi yang dijatuhkan oleh MPW DIY hanya sebatas sanksi administratif yaitu teguran lisan.

The research aims to identify mechanism and implementation of giving sanction by regional overseeing committee to notary who doing violation in Yogyakarta City. It was juridical empirical research based on field research. Data were obtained from accordance respondents and informants in Yogyakarta City area. Research subjects consist of member of DIY regional overseeing committee that gave penalty for the case. Whereas, informants were a lecturer in Faculty of Law, and two notaries in Yogyakarta which are also lecturer in Master Degree of Notary Program; Gadjah Mada University Yogyakarta. Population and sampling technique are determined by using purposive sampling method. Furthermore, data analysis were explored by applying descriptive qualitative method to study and present the findings qualitatively and descriptively. Research results indicate that the procedure did not comply with regulation in case of schedule for examination session that should be done lastly seven days after file received by DIY regional overseeing committee. At this sense, it was difficult to meet all members of DIY regional overseeing committee at same time required. Additionally, factors considered by the committee in giving sanction as following : (1) information both from reporter and the reported, (2) violation level (3) proof and explanation from reporter, (4) detriment suffered by the reporter (5) examination result. Overall, penalty given by DIY regional overseeing committee was administrative sanction; verbal commemoration

Kata Kunci : Sanksi , Notaris, dan Majelis Pengawas Wilayah