PERAN ANGGOTA DEWAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

CHRISTINA NARULITA P, Prof. Dr. Gudono, MBA., CMA., Ak., CA

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Anggota dewan memiliki peranan penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya keuangan daerah. Sebagai perwakilan masyarakat yang turut serta menjalankan pemerintahan, anggota dewan memiliki tiga fungsi yang salah satunya merupakan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi adanya kebocoran dan pemborosan anggaran yang marak terjadi dikalangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan fungsi pengawasan, menganalisis efektivitas, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh anggota dewan dilakukan secara menyeluruh, yaitu sejak pada tahap penyusunan sampai pada tahap akhir pertanggungjawaban APBD dan pelaksanaannya sudah efektif namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Hambatan-hambatan yang muncul terdiri dari dua faktor yaitu: 1. Faktor internal (kualitas anggota dewan, iklim politik, komunikasi, komitmen, serta prosedur yang berbelit-belit) dan 2. Faktor eksternal (peran eksekutif yang masih dominan, kepedulian masyarakat, dan perangkat hukum yang kurang mendukung).

The board members have an important role in carrying out Supervision on the local finance flow. As the society representatives who participated in running the government, the board member has three functions; one of them is a supervision function. The supervision on the local finance which is carried out by the board members is expected to prevent and detect leakage and budget waste in the governments. This study aims to gain an overview of the process of implementing the supervision function, to analyze the effectiveness, and the constraints in implementing the supervision function at the Regional Representatives Council in Kutai Barat. The data collection technique used in this study was interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis used the Miles & Huberman model which consists of three phases: data reduction, presentation, and conclusion drawing. The result shows that the implementation process of the supervision function on the local finance performed by the board members as a whole, since the drafting stage to the final stage of APBD accountability and its implementation has been effective but still has some weaknesses that should be fixed. The obstacles arise consist of two factors: 1. Internal factors (the quality of the board members, the political climate, communication, commitment, and complicated procedure) and 2. External factors (dominant executive role, public awareness, and legal devices that do not support).

Kata Kunci : Kata kunci: Anggota Dewan, Pengawasan Keuangan Daerah/Keywords: Board Member, Supervision, Local Finance