TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENGESAHAN DAN PEMBUKUAN SURAT DI BAWAH TANGAN

VENNY FITRIANA P, Dr. Djoko Sukisno, S. H., C. N.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan membukukan surat di bawah tangan serta mengetahui dan menganalisis perbedaan manfaat serta kekuatan pembuktian surat di bawah tangan atas pengesahan dan pembukuan surat di bawah tangan oleh notaris serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengesahan surat di bawah tangan dan membukukan surat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder hukum. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Guna melengkapi dan mempertajam data sekunder, dilengkapi dengan data primer yangdidapatkan dalam penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: 1) Pada pengesahan surat di bawah tangan notaris bertanggung jawab dan harus menjamin atas kepastian tanggal serta tanda tangan yang tercantum dalam suatu surat di bawah tangan. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat di bawah tangan yang disahkan. Bahwa pencatatan tersebut dimaksudkan pada akta di bawah tangan yaitu akta yang didaftarkan dalam buku khusus. Dalam hal pembukuan surat di bawah tangan notaris hanya sebatas mencatat surat di bawah tangan dalam suatu buku khusus yang diadakan untuk itu. Setiap pengesahan dan pembukuan surat di bawah tangan harus dicatat dalam buku khusus notaris yang merupakan protokol notaris dan satu salinannya disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. 2) Surat di bawah tangan yang dibukukan atau disahkan oleh notaris bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan tetap merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan. Disahkannya surat di bawah tangan maka kepada pihak ketiga dapat dijamin akan kepastian tanggal dan tanda tangan surat di bawah tangan tersebut. Kata Kunci: Notaris, Surat Di bawah Tangan, Pengesahan dan Pembukuan Surat Di bawah Tangan.

This study aims at finding out and analyzing the responsibility of notary public over the ratification and registration of unofficial deed, its benefits and proofing power after its ratification and registration by notary public, and the legal consequence of its ratification and registration by notary public. The study was a normative legal study based on literature or primary legal data. Secondary data were collected by studying literatures related to problems or materials studied. Primary data were collected in favor of secondary data by doing interviews with informant. The data were analyzed by a quantitative technique. Results of the study showed as follows: 1) In the ratification of unofficial deed, notary public should be responsible for and assure the certainty of date and signature attached in the deed. Notary public is not responsible for any contents of the deed ratified. The registration was done because the deed should be registered in a special book. In the registration of unofficial deed, notary public is limited in registering the deed in the special book made available for it. Each ratification and registration of the deed should be registered in the special book of notary public in accordance with the protocol of notary public and a duplicate should be submitted to the Regional Supervisory Assembly of Notary Public. 2) The unofficial deed that was ratified and registered by notary public was not an authentic deed, but a proofing tool with the power as an unofficial deed. By the ratification of the deed, the third party can be assured about the certainty of date and signature of the deed.

Kata Kunci : Notaris, Surat Di bawah Tangan, Pengesahan dan Pembukuan Surat Di bawah Tangan