PENERAPAN YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT DARI KEBAKARAN HUTAN DIINDONESIA

GRIZELDA, Marsudi Triatmodjo

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan dari pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial yang diatur dalam pasal 4 Singapore Act 2014 Transboundary Haze Pollution tentang kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Hal ini sebagai upaya antipasti timbulnya tuntutan kepada pemerintah Indonesia mengingat adanya kerugian yang diderita oleh negara tetangga akibat dari tingginya intensitas kabut asap hasil kebarakan hutan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Pada hakekatnya, Indonesia bisa diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul diwilayah negara lain akibar kabut asap dari kebakaran hutan karena (a) asap yang timbul akibat kebakaran hutan yang terjadi mengarah pada pembakaran hutan yang di sengaja, sehingga tidak dapat digolongkan dalam kategori force majeur, (b) negara telah lalai dalam mengontrol aktifitas pihak swasta dalam rangka mengeksplor sumber daya alamnya, dan (c) akibat dari asap tersebut telah menimbulkan kerugian di wilayah lain. Selain itu, pembentukan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No. 24 Of 2014), terlebih mengenai keberlakuan sifat ekstrateritorial dari aturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dilihat berdasarkan prinsip yurisdiksi kewarganegaraan pasif (passive personality principle), yurisdiksi proteksi (protective principle), dan berdasarkan yurisdiksi teritorial objektif (objective-territoriality doctrine). Namun yang menjadi kelemahan dari pemberlakuan aturan ini adalah dalam penerapan aturan hukum tersebut karena terbentur dengan kedaulatan negara. Sehingga nantinya bisa diatasinya dengan jalur kesepakatan perjanjian bilateral antar kedua negara, baik berupa perjanjian ekstradisi maupun Mutual Legal Assistance (MLA).

This research aims to determine and to understand the application of extraterritorial yurisdiction of Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No. 24 Of 2014) as a result of haze pollution from forest fire in Indonesia. It is an effort to anticipate the emergence of claims to the government of Indonesia of the losses suffered by neighboring countries as a result of the haze pollution from forest fire that occured in Indonesia. This research was conducted with the normative literature on the basis of secondary data. Data were obtained from the literature study conducted at the Law Library Faculty of Law Universitas Gadjah Mada and the Library of the Universitas Gadjah Mada. The data obtained were then processed and analyzed qualitatively, comprehensive, and complete. The results shows that Indonesia can be held responsible for loses arising other countries due to haze from forest fire because : (a) haze that arise from forest fires that lead to forest fires on purpose, so it can not be classified in the category of force majeure, (b) the state has been negligent in controlling the activity of the private sector in order to explore its natural resources, and (c) as a result of the haze has caused losses in other countries. In addition, the establishment of the Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No. 24 Of 2014), especially regarding the extraterritorial nature of the enforceability of those rules in accordance with the principles of international law be based on the passive personality principle, protective principle, and objective-territoriality doctrine. However, the weakness of the enforcement of these rules is in the application of these laws because it collided with state sovereignty. So, it can be overcome with bilateral agreements between the two countries (extradition treaty) or the Mutual Legal Assistance (MLA).

Kata Kunci : Yurisdiksi Ekstrateritorial, Kabut Asap, Kebakaran Hutan, Transboundary Haze Pollution