INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR LAND ACQUISTION; THE CASE STUDY OF OIL AND GAS INDUSTRY IN SORONG REGENCY, WEST PAPUA, INDONESIA

ROBERT N KAWUWUNG, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Penelitian ini menyangkut realisasi rencana pembangunan di daerah dengan fokus utama tentang susunan institusi untuk pengadaan tanah untuk sektor migas di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Pada tahun 2012, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 kepada para Menteri, Gubernur, dan Bupati terkait untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas dalam meningkatkan produksi. Di sisi lain, pendapat-pendapat yang bertentangan ditemukan mengenai pengadaan tanah untuk migas di Kabupaten Sorong sementara untuk susunan institusinya belum pernah diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menerangkan tentang susunan institusi untuk pengadaan tanah untuk sektor migas di Kabupaten Sorong. Metodologi yang digunakan adalah study kasus kualitatif dengan menerapkan desain holistic multiple-case. Tiga dari enam areal konsesi migas di Kabupaten Sorong dipilih sebagai sample dengan pertimbangan bahwa areal-areal konsesi itu merupakan tempat dari kegiatan usaha hulu migas yang terbesar di kabupaten tersebut, yaitu areal konsesi PT. Pertamina EP Asset 5 Papua Field, PetroChina International (Bermuda) Ltd. dan JOB Pertamina-PetroChina Salawati. Dari seluruh kasus pengadaan tanah, sebuah kasus dengan luas tanah terbesar di setiap areal konsesi dipilih untuk dipelajari secara mendalam. Tiga kasus yang terpilih dijelaskan untuk selanjutnya dibuat kesimpulan lintas kasus sebagai generalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa susunan institusi untuk pengadaan tanah untuk sektor migas di Kabupaten Sorong selama periode 2007-2012 terbentuk dari dinamika penerapan sejumlah aturan dan interaksi dari para stakeholder sebagai bentuk-bentuk institusi. Peraturan yang digunakan terdiri dari aturan formal yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi pemerintah dan aturan informal yang diadopsi dari masyarakat adat setempat. Sementara itu, analysis interaksi stakeholder menunjukkan perbedaan-perbedaan derajat stakeholder dalam hal kewenangan, tanggung jawab dan hasil yang diperoleh. Akhirnya, susunan institusi tersebut dinilai sebagai "Efektif" dalam hal pencapaian tujuan tetapi diklasifikasikan sebagai "Cukup Efektif" berdasarkan jenis konflik yang ada.

This research concerns development plan realisation at the regional scale with the main focus on institutional arrangements for land acquisition for oil and gas industry in Sorong Regency, West Papua Province of Indonesia. In 2012, the President enacted Presidential Instruction No. 2 of 2012 to related Ministers, Governors, and Regents for supporting oil and gas upstream business activities to achieve increasing production. In contrast, there were contradictive notions about the state of land acquisition for oil and gas industry in Sorong regency while the institutional arrangements had never been studied. Hence, this research aims to explain about institutional arrangements and the effectiveness for land acquisition for oil and gas industry in Sorong Regency. The research utilizes a qualitative case study methodology which follows holistic multiple-case design. Three of six oil and gas contract areas in Sorong Regency were selected purposively as samples with consideration that those contract areas were places of largest oil and gas upstream business activities in the regency, i.e. contract areas of PT. Pertamina EP Asset 5 Papua Field, PetroChina International (Bermuda) Ltd., and JOB Pertamina-PetroChina Salawati. From all cases of land acquisition, a case with highest land size in each contract area was selected purposively to be studied in-depth. The selected 3 cases were reported to subsequently draw cross case conclusions as synthesis and generalizations. The research found that institutional arrangements for land acquisition for oil and gas industry in Sorong Regency during the period of 2007-2012 were formed by the dynamism of a number of rules in use and different stakeholder interactions as the forms of institution. The rules in use comprised formal rules issued by government organizations and informal rules adopted from local customary community. Meanwhile, analysis of stakeholder interaction indicates differences of stakeholder ranks in terms of rights, responsibilities, and returns. Ultimately, the institutional arrangements were judged as "Effective" in term of objective attainment but in term of stakeholder interaction, the institutional arrangements were classified as "Effective Enough" measured by the type of conflict existed.

Kata Kunci : institutional arrangements, land acquisition, oil and gas