TINJAUAN PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003)

SEKAR ASRI RAMADHANA, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan perjanjian untuk melaksanakan putusan pengadilan atas perkara perdata yang dituangkan dalam perjanjian untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003, ditinjau dari hukum perdata dan mengkaji akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian untuk melaksanakan putusan pengadilan atas perkara perdata yang dituangkan dalam perjanjian untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dalam wujud bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003 mengindahkan asas-asas hukum perjanjian dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adakalanya muncul permasalahan dalam perjanjian yang disebabkan adanya wanprestasi. Maka konsekuensi yuridis dengan adanya wanprestasi yang dilakukan Penggugat atau Koperasi, maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Koperasi, yaitu pihak yang dirugikan mempunyai hak gugat dalam rangka memenuhi haknya. Apabila Tergugat melakukan wanprestasi, maka upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat adalah meminta pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perjanjian untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408K/PDT/2003 tersebut sah. Adapun jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat atau Koperasi, maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Koperasi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atas dasar adanya wanprestasi. Sedangkan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat dapat meminta eksekusi terhadap Objek Tanah.

The purpose of this study was to: (1) assess the validity of agreement to implement verdict of the court to civil case as outlined in the agreement to implement verdict of supreme court verdict number 2408k/pdt/2003, in terms of civil law; (2) review the legal consequences in case of default in the performance agreement to implement verdict of the court to civil case as outlined in the agreement to implement verdict of supreme court verdict number 2408k/pdt/2003. This type of research is normative legal research or legal research literature, which examines library materials or secondary data. The data collected in this study using the method of documentation is done by collecting materials appropriate library in the form of legal materials are primary, secondary, and tertiary. The tools used in this research is the study of the document. Data analysis technique used was qualitative. The result of the research shows that the agreement to implement verdict of Supreme Court Verdict Number 2408k/pdt/2003 heed the principles of contract law and fulfill the terms of validity of the agreement as set in Article 1320 of the Civil Code. There are times when problems arise in the agreement due to defaults. Then the juridical consequences of default made by the Plaintiff or Cooperatives, as well as default made by the Defendant to the Cooperative, which the injured party has the right to sue in order to fulfill their rights. If the Defendant in default, then the remedy that can be taken Plaintiff is asking for the implementation of the supreme court verdict number 2408k/pdt/2003. Based on these things, the agreement to implement the Supreme Court Verdict Number 2408K / PDT / 2003 is valid. As for the case of default made by Plaintiff or Cooperatives, as well as default made by the Defendant to the Cooperative, the injured party may file a lawsuit to the Yogyakarta District Court on the basis of default. Whereas in case of default made by the Defendant to the Plaintiff, the Plaintiff may request the execution of Land Objects

Kata Kunci : Perjanjian, Putusan Pengadilan, Perkara Perdata