KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

SATYA PUTRI MANUHARA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Penelitian berjudul “Ketentuan Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif apa yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik serta mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan dengan adanya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara mempelajari data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari dengan data sekunder yang didukung oleh data primer. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap notaris dalam hal pemalsuan akta otentik tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun diatur berdasarkan Pasal 264 KUHP, yaitu sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun. Kepada notaris tidak dapat diterapkan unsur-unsur pidana yang ada pada Pasal 263 mengenai pemalsuan surat yang dilakukan olehnya. Namun kepadanya dapat dikenai sanksi dari Pasal 264 KUHP sebab dalam Pasal 264 ayat (1) yang dianggap pemalsuan surat didalamnya termasuk akta otentik. Penjatuhan sanksi pidana dapat dilakukan dengan syarat memenuhi rumusan pelanggaran yang disebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris dan juga harus memenuhi rumusan yang disebut dalam KUHP. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat sampai dengan pemberhentian tidak hormat dari Majelis Pengawas. Terhadap para pihak yang dirugikan akibat adanya pemalsuan akta otentik oleh notaris dapat melakukan langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan pembatalan akta kepada Pengadilan Negeri.

ABSTRACT The study entitled "Provision of Sanctions Criminal and Administrative Sanctions Against Notary Doing Crime Counterfeiting Act Authentic" aims to identify and analyze the form of criminal sanctions and administrative sanctions what can be imposed on notaries who have forged authentic act and to know and analyze the legal measures that can be taken by the aggrieved party to the falsification of an authentic deed done by a notary. This writing is normative law research regarding the adoption or implementation of normative legal requirements or legal research methods literature by examining the existing library materials. The collection of materials research was done by studying the data that have a relationship with the problems derived from the secondary data that is supported by primary data. All data were analyzed qualitatively and presentation of descriptive data The results showed that the criminal liability of the notary in the case of falsification of an authentic deed is not regulated in the Law on Notary. However governed by Article 264 of the Criminal Code, the criminal sanctions that may be imposed is imprisonment for a maximum of eight (8) years. Notary can not be applied to criminal elements that exist in Article 263 of the forgery committed by him. But him can sanction of Article 264 of the Criminal Code because in Article 264 paragraph (1) is considered forgery could include authentic deed. The imposition of criminal sanctions can be done on the condition that meets the formulation of offenses referred to in UUJN and Notary Code of Ethics and must meet the formulation referred to in the Criminal Code. While the administrative sanctions may include verbal warning, written warning, suspension, dismissal with respect to the dishonorable discharge of the Supervisory Council. Against the injured party as a result of counterfeiting authentic act by a notary may take legal action by filing a lawsuit for

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Pidana Pemalsuan/Notary, Act Authentic, Criminal Fraud