Evaluation of Effectiveness Funding Schemes of Seaport Infrastructure Project in Indonesia.

INGGIT PRAMESWARI H, Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip. HE., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Sistem dan Teknik Transportasi

Keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur menjadi kendala yang biasa muncul di negara berkembang. Begitu juga dengan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memainkan peran penting dalam banyak sektor, dari ekonomi sampai kedaulatan. Dengan demikian, pelabuhan menjadi hal yang penting dalam mendukung sistem logistik. Selain itu, visi Pemerintah saat ini untuk menjadikan Indonesia sebagai sumbu maritim juga menunjukkan bahwa fasilitas infrastruktur pelabuhan perlu ditingkatkan. Akibatnya, fasilitas infrastruktur yang memadai di pelabuhan diperlukan seiring dengan pertumbuhan lalu lintas di pelabuhan. Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pengoptimalan skema pendanaan yang ada (dana publik/APBN dan pendanaan PPP/KPS) untuk mengatasi keterbatasan anggaran sangat diperlukan. Tujuan dari penelitian ini utamanya adalah untuk melihat efektivitas skema pendanaan dalam proyek-proyek infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Selain itu mengidentifikasi kendala yang muncul dalam skema pendanaan selama pelaksanaannya. Dan selanjutnya, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kedepan pada pendanaan proyek infrastruktur pelabuhan di Indonesia. untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan mixed metodologi. Dimulai dengan mengeksplorasi data sekunder dari skema pendanaan. Dilanjutkan dengan meminta pandangan para ahli sebagai wawasan dan masukan untuk penelitian. Kemudian, diikuti dengan survei melalui kuesioner kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan skema pendanaan. Teknik analisis deskriptif digunakan berdasarkan hasil statistik dari survei kuesioner dengan menggunakan software SPSS. Didapatkan hasil bahwa hierarki pelabuhan tidak berpengaruh signifikan untuk menentukan skema pendanaan yang digunakan. Hal tersebut lebih ditentukan oleh kelayakan finansial dan kegunaan pelabuhan. Sementara itu, jenis pelabuhan (komersial dan non-komersial) diarahkan pada kesesuaian skema pendanaan yang dipilih. Dalam pelaksanaannya, beberapa kendala muncul mulai dari dukungan legalitas, pengaruh eksternal dan isu kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, pembentukan Standar Operasional Prosedur, membangun kesamaan persepsi diantara pemangku kepentingan dan konsistensi dalam pelaksanaan skema pendanaan agar lebih ditingkatkan untuk mencapai efektivitas skema pendanaan yang lebih baik.

Budget limitation in infrastructure development commonly appears as constraint in developing countries. So is with Indonesia. As an archipelagic state, sea transport plays crucial role in many sectors, from economic to sovereignty. Thus, seaports became significant in supporting logistic system. In addition, the vision declared by the current Government to make Indonesia as maritime axis also showed that seaport infrastructure facilities need to be enhanced. Consequently, adequate infrastructure facilities in seaports are needed parallel with traffic growth in ports. Unfortunately, the Government of Indonesia does not have sufficient budget for infrastructure development. Therefore, optimizing the existing funding schemes (Public funding and PPP funding) to overcome budget constraints is significantly needed. The aim of this research mainly to see the effectiveness of funding schemes in the seaport infrastructure projects in Indonesia. In addition to identifying the obstacle appears in funding scheme's during its implementation. Furthermore, to give recommendation for further improvement on funding schemes in seaport infrastructure projects in Indonesia. In order to achieve the objective, mixed methodology was applied. Starting with explore the secondary data of funding schemes. Continue with asked for experts view point as insight for the research. Furthermore, following with questionnaire survey to work unit within the Ministry of Transportation Republic Indonesia involved in funding scheme planning and implementation. Descriptive analysis technique was used based on statistic results of the questionnaire survey by using SPSS software. It was found that port hierarchy does not relate significantly for the chosen funding. It generally determined by financial feasibility and purpose of port. Meanwhile, type of port (commercial and non-commercial) conduct to suitability of funding chosen. During its implementation, several constraints appear from legal support, external influences and corruption tendency issues. Furthermore, establishment of Standard Operation Procedure, building the same view over stakeholder and consistency to funding schemes implementation would be improved for better funding schemes effectiveness.

Kata Kunci : Funding schemes, Public funding, PPP funding, Seaport infrastructure