Collaborative Governance Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo Manggarai Barat-NTT

YOHANES K. KAHA, Dr. Ely Susanto, MBA

2015 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Predikat yang disandang oleh Taman Nasional Komodo sebagai the new seven wonders of the world merupakan kebanggaan tersendiri, serentak menjadi tantangan dan konsekuensi beban tanggung jawab berat untuk mempertahankan status tersebut. Untuk itu perlu keterlibatan seluruh stakeholder atau dalam literatur administrasi publik disebut dengan collaborative governance. Collaborative Governance telah berkembang sebagai strategi penting untuk mencapai sebagian tujuan keberlanjutan karena multi-sektor dan pendekatan bottom-up untuk memecahkan masalah. Secara khusus, collaborative governance melibatkan proses di mana stakeholder yang beragam terlibat untuk mempertemukan masukan masing-masing demi tujuan-tujuan kolektif. Tesis ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana penerapan collaborative governance dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Penelitian yang berlokus di TNK ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat, mengetahui dan sekaligus dapat melukiskan keadaaan sebenarnya secara rinci dan jelas. Sumber data utama yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data lainnya adalah berasal dari observasi lapangan yang berkaitan dengan collaborative governance dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Data sekunder seperti surat keputusan dan kesepakatan kerjasama, diperlukan sebagai data pelengkap dari data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data model ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Collaborative governance dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo sudah ada yakni dengan terbentuknya forum Komodo Collaborative Management Initiative (KCMI), namun forum ini tidak berjalan dengan maksimal yang pada akhirnya dibubabarkan akibat ketidakseimbangan kekuasaan diantara stakeholder dan adanya unsur kepentingan. Selain itu, terdapat persoalan dalam kemitraan antara BTNK dengan lembaga swasta (NGO) dan forum collaborative governance antar stakeholder TNK melalui KCMI yakni hegemoni kekuasaan, motif ekonomi-politik, kapitalisme global, relasi informal (birokrasi kapal pesiar), privatisasi, dan NGO internasional titipan. Semua problematika di atas dipengaruhi oleh relasi kekuasaan atau Michel Foucault menyebutnya dengan kepengaturan (govermentality).

The predicate was held by Komodo National Park as a new seven wonders of the world was a special proud jointly became challenge and hard consequence for all stakeholders to maintain that status. Therefore, there should be an involvement from all stakeholders or, in terms of public administration literature, there should be a collaborative governance. Collaborative governance has developed as an important strategy in achieving most of continuous objectives because the collaborative governance makes use of multi-sector and bottom-up approach in solving the problems. Specifically, the collaborative governance involves a process in which the various stakeholders are involved in order to share their feedbacks for the sake of collective objective achievements. This thesis was aimed to see how far a collaborative governance application in developing a continuous tourism in Komodo National Park. The study that focused on the Komodo National Park made use of qualitative approach in order to identify, to measure and to describe altogether in the same time the actual conditions in a clear and detailed manner. The main data source was sourced from a primary data obtained from an in-depth interview with an informant who had a capacity to answer research questions. Other data derived from a field observation related to collaborative governance in developing a continuous tourism in Komodo National Park. The secondary data such as decree and co-operation agreement was needed as completing and primary data. Collaborative governance in developing a continuous tourism in Komodo National Park had been available i.e. by the realization of a Komodo Collaborative Management Initiative (KCMI) forum, however this forum did not run maximally due to power unbalance among stakeholders and other interests. Besides, there was also issues in the partnership between BTNK and private institution (NGO) and collaborative governance forum among TNK stakeholders through KCMI i.e. power hegemony, economic-political motives, global capitalism, informal relationship (cruise ship bureaucracy), privatization and international NGOs. All problems above was influenced by power relationship or Michel Foucault mentioned it governmantality.

Kata Kunci : Taman Nasional Komodo, Collaborative Governance, KCMI, Governmentality