KONFLIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK MILIK YANG MELIBATKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOVELINDA SHALDY, Dr. Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan upaya penyelesaian konflik tanah bersertifikat dalam jual beli tanah hak milik. Penelitian difokuskan pada konflik tanah yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris, yaitu perpaduan antara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa literature dan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber.Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh data deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik tanah bersertifikat yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya PPAT Sementara adalah karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban memberikan penyuluhan hukum/nasehat kepada klien, kewajiban membacakan akta sebelum ditandatangani dan kurangnya pemahaman mengenai kode etik yang melarang PPAT mengirim akta untuk ditandatangani oleh klien. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri Wamena. Mengenai konflik tanah bersertifikat pada Notaris PPAT yang ada di Kabupaten Jayawijaya, hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik terkait dengan akta yang dibuat oleh para pejabat tersebut.

ABSTRACT This research is aimed to determine the causes and conflict resolution of certified land conflict in the sell and buy land property rights. Research focused on land conflicts involvedThe Public Official Empowered to Draft Land Deed in District of Jayawijaya, Papua Province. Thisis a kind of normative empirical research, that is a mix between normative juridical research using secondary data from juridical literature and empirical juridical research using primary data in the form of interviews with respondents and informants. The data obtained were analyzed qualitatively to obtain analytical descriptive data. The results of this research indicate that the causes of the certified land conflicts involvedThe Public Official Empowered to Draft Land Deed, especially Temporary The Public Official Empowered to Draft Land Deed while is because of a lack of awareness about the importance of implemented the obligation of provided legal counseling or advice to clients, liabilities read the deed before it is signed and a lack of understanding of the code of ethics that prohibits The Public Official Empowered to Draft Land Deed sent the deed to be signed by the client. The conflict resolution that are made through non-litigation first and then proceed with the litigation path is through the District Court of Wamena. The land conflicts is certified by a notary public, The Public Official Empowered to Draft Land Deed, until now has never been a conflict related to the deed made by the officials.

Kata Kunci : Konflik, Tanah, Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah