Politik dan Bisnis di Provinsi Bali: Studi Relasi Kuasa dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa tahun 2013-2015

MUHAMMAD KAMIL, Dra. Ratnawati, SU.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat keterkaitan kekuatan kekuasaan aktor demokrasi dalam mereduksi ruang orientasi negara lewat relasi harmonis yang terbangun dalam rencana kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Bentuk patronage merupakan cara dan akses dalam mengartikulasikan kepentingan aktor. Bekerjanya aktor pemerintah dan aktor politik sebagai fasilitator bagi terbukanya akses kapitalisasi sumberdaya lokal dalam rencana Reklamasi Teluk Benoa melalui SK Gubernur Bali merupakan kebebasan sosial dan ekonomi membuat elite berpotensi merubah sumber daya ekonomi menjadi sumber daya politik dan pengaruh besar terhadap format politik pembangunan Bali baik secara formal maupun informal. Pola relasi kebijakan reklamasi Teluk Benoa merupakan produk kebijakan elitis. Karna kebijakan ini hanya berputar dan dirancang dikalangan pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat keseluruhan. Hubungan yang berlangsung antara patron dan client dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa dimaknai sebagai hubungan pertukaran sumberdaya yang bercorak simbiosis-mutualistik; yaitu hubungan yang dilandasi atas pertukaran sumberdaya. Sang patron mencukupi kebutuhannya, baik secara ekonomi maupun politik dan memberi dukungan penuh kepada klien; sedangkan klien memberikan kesetiaan dan kepatuhan terhadap patron. Dalam praktik politik formal ia dapat memposisikan diri sejajar dengan eksekutif (menjadi patron). Namun dalam kesempatan informal ia dapat menjadi klien yang dapat memberikan kebutuhan baik secara ekonomi maupun politik terhadap patron. Hal ini tidak mutlak, karena dalam kenyataanya ditemukan kejadian dimana subordinasi dibawah banyak orang tidak adil dan benar-benar tidak obyektif tetapi terdapat pula keuntungan subordinat terhadap superordinat. Melemahnya hubungan patronase karena hantaman civil society dalam rencana kebijakan reklamasi Teluk Benoa menunjukkan bahwa para pemangku kekuasaan tidak cukup ceras dalam mengelola institusi demokrasi di tingkat lokal. Hal itu menunjukkan bahwa praktek penggunaan kekuasaan dalam proses pembangunan selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksesif. Relasi Patronase mempunyai korelasi yang positif dan negatif secara politis dalam tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan (Power) melalui pola relasi. Dampak dari external factor adalah terjadinya tarik Ulur Kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Banyak penolakan dari kalangan masyarakat dan bahkan dari sebagian Legislatif memberikan sumbangsih yang besar terhadap pelemahan patronase yang telah dibangun sebelum dan pasca Pilkada Bali tahun 2013.

This paper will discuss about connection strength actor democratic rule in the country to reduce the space orientation through harmonious relationships which are built into the plan Benoa Bay reclamation policy. Form of patronage is a way and access in articulating the interests of the actor. The workings of government actors and political actors as facilitators for open access to the capitalization of local resources in the plan Reclamation Benoa Bay through a decree of the Governor of Bali is the freedom of social and economic make elite has the potential to transform economic resources into political resources and a major influence on political format development Bali either formally or informal. Relationship pattern Benoa Bay reclamation policy is a product of elitist policies. Because this policy is only spinning and designed among governments without involving the whole community. Ongoing relationship between patron and client in Benoa Bay reclamation policy is defined as a resource exchange relationships patterned-mutualistic symbiosis; namely the relationship which is based on the exchange of resources. The patron-sufficient, both economically and politically and give full support to clients; whereas clients provide fidelity and adherence to thepatron. In the formal political practice it can position itself parallel to the executive (be patron). But in informal opportunities it can be clients who can provide needs both economically and politically to the patron. It's not absolute, because in fact found instances in which the subordination under many unjust and totally not objective but there are also advantages subordinate to the superordinate . The weakening of patronage because lacing civil society in Benoa Bay reclamation policy plan indicates that the power is not enough Ceras stakeholders in managing the institutions of democracy at the local level. It shows that the practice of using power in the development process has been used very centralized and excessive. Patronage relations have positive and negative correlations politically in the hierarchy level positions in the bureaucracy with the power(Power) through a pattern of relations. The impact of the external factor is pressure from ForBALI about Benoa Bay reclamation policy. A lot of resistance from the public and even from most legislative contribute greatly to the weakening of patronage that had been built before and after the elections Bali in 2013.

Kata Kunci : Elitist Policy, Patronage, Distributive Politics, Transactional Politics.