IMPLIKASI PUTUSAN POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

ANINDITYA EKA B, AMINOTO, .H., M,Si.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi yuridis putusan positive legislature Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dibatalkan dan terhadap DPR selaku lembaga legislatif dalam membentuk norma suatu undang-undang serta mendeskripsikan mengenai tindak lanjut yang ideal atas putusan positive legislature Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder atau sumber data kepustakaan sebagai sumber yang utama dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat dekriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian, Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan positive legislature tersebut adalah berlakunya norma baru yang harus dipatuhi oleh Warga Negara Indonesia sebagai pengganti undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi juga mengharuskan perubahan undang-undang secara sektoral, bukan hanya satu undang-undang saja. Belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme yang ideal atas tindak lanjut putusan positive legislature Mahkamah Konstitusi baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif segera melakukan kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan segera menindaklanjuti.

This study is aimed to describe the juridical implications of positive legislature decision of the constitutional court against the legislation that being canceled and to the parliament as the legislature in shaping the norm of a law and to describe the ideal follow-up on the positive legislature decision of the constitutional court. This research is a normative law ,so the secondary data source or of literature data sourceas a primary data source in this study. Nevertheless , this research is supported with primary data by conducting interview to relevant sources. The method that used in this research is qualitative analysis methods, is descriptive by presenting data in detail and interpreting to answer the formulation of research problem. The conclusionsof this study is, the juridical implications arising from the positive Legislature decision is the enactment of new norms that must be obeyed by the Indonesian citizens as a substitute for the legislation that canceled by the Constitutional Court. The implication of the Constitutional Court decision also require changes in legislationsectorally, not just one legislation. The absence of the further regulation toward an ideal mechanism to follow-up the positive legislature decision of the constitutional court as well as in law number 8 of 2011 about the amandement in law number 24 of 2003 about constitutional court and law number 12 of 2011 about the establishment of regulation legislation. There for, the parliament as the holder of legislative power imediately review the decision of constitutional court and follow-up imediately.

Kata Kunci : implikasi putusan, positive legislature MK, pembentukan hukum nasional/the implications of the decision, positive legislature of the constitutional court, the establishment of national law