Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Kewajiban Divestasi Saham dalam Bidang Pertambangan oleh Penanam Modal Asing Kepada Negara

PUTU EDGAR TANAYA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan tesis ini adalah untuk membahas tidak dipenuhinya prestasi berupa divestasi saham dalam bidang pertambangan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan akan berakibat wanprestasi atau tidak dan untuk membahas Pilihan yang paling efisien yang dapat ditempuh para pihak guna pemenuhan hak dan kewajiban dalam divestasi saham Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang tidak terlalu mementingkan kuantitas datanya tetapi lebih mementingkan kedalamannya lalu kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama dalam sengketa antara Newmont dengan Pemerintah Indonesia lewatnya jangka waktu tidak serta merta dapat digunakan untuk menyatakan suatu pihak melakukan wanprestasi, tapi harus dilihat kembali prosesnya sehingga pelaksanaan kewajiban divestasi tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Berdasarkan hal tersebut Newmont tidak memenuhi syarat materil untuk dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Kedua Putusan arbitrase atas sengketa divestasi antara Pemerintah Indonesia dengan Newmont tersebut merupakan pilihan yang paling efisien bagi para pihak, dengan alasan arbitrase merupakan choice of forum yang telah disepakati selain itu arbitrase lebih unggul dibandingkan penyelesain yang laindan putusan arbitrase memberikan putusan yang win-win solution bagi para pihak. Putusan arbitrase dalam sengketa divestasi antara Pemerintah Indonesia dengan Newmont hanya sebagai sarana alternatif untuk penyelesaian sengketa secara efisien, sehingga pasca putusan arbitrase tersebut diperlukan langkah efisien lagi melalui perundingan-perundingan antara para pihak guna pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

The purpose of this thesis is to discuss the non-fulfillment of the perfomances in the form of divestiture in the mining sector following the term specified time will result in breach of contract or not and to discuss the most efficient option that can be taken by the parties in order to fulfill the rights and obligations of the divestiture. The method used in this thesis is a normative juridical research method that is research using secondary data.This Methods of legal research was conducted with qualitative approach that is not overly concerned with the quantity of data but are more concerned with quality of the data and then presented descriptively. Based on research conducted it can be concluded that, first in the dispute between the Newmont and the Government of Indonesia termination of the period can not automatically be used to declare a party in breach of contract, but should be back to its process so that the implementation of the divestment is not in accordance with the time period agreed in contract. Based on that Newmont does not qualify a material condition to be categorized has been in breach of contract. Second, arbitration decision on the dispute between the Government of Indonesia and Newmont is the most efficient option for the parties, with reason that the arbitration is the choice of forum has been agreed, then arbitration is better than the other dispute resolution and also the arbitration decisions provide a win-win solution for both parties. The arbitration decision in a dispute between the Government of Indonesia and Newmont only as alternative means for the settlement of disputes efficiently, so that after the decision of the arbitration, both parties need to takes efficient steps again through negotiations between the parties in order to fulfill the rights and obligations of the parties.

Kata Kunci : Divestasi Saham, Wanprestasi, Akibat Hukum / Divestiture, Breach of Contract, Legal Consequence