EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK TERHADAP PERILAKU MEROKOK PEGAWAI PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

SUDARMI I. POPA, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., MPH, Ph.D;dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, Ph.D

2015 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK Latar Belakang: Rokok hingga kini menyebabkan ancaman kematian, sebanyak 5 juta kematian adalah perokok aktif, sementara lebih dari 600.000 adalah perokok pasif. Lebih dari 40,3 juta anak Indonesia berusia 0–14 tahun tinggal dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Prevalensi merokok Kabupaten Boalemo berdasarkan Riskesdas tahun 2007 adalah 35,23%, tertinggi dari 6 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengendalian rokok adalah melalui penetapan kawasan larangan merokok. Kabupaten Boalemo pada tahun 2010 sudah membuat sebuah kebijakan, yakni Peraturan Bupati Nomor 08 tentang kawasan larangan merokok. Indikator berhasil tidaknya penerapan kebijakan Kawasan Larangan Merokok haruslah diikuti dengan sebuah proses evaluasi yang mengkaji sejauh mana perubahan perilaku merokok. Sejak berlakunya peraturan tentang kawasan larangan merokok, belum dilakukan evaluasi tentang efektivitas kebijakan tersebut terhadap perubahan perilaku merokok, khususnya bagi pegawai pekerja di Kabupaten Boalemo Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan kawasan larangan merokok terhadap perilaku merokok pegawai pada instansi pemerintah di Kabupaten Boalemo. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus eksplanatori. Subjek penelitian 23 orang, pengumpulan data menggunakan observasi sistematis, dokumen peraturan, indepth interview dan focus group discussion (FGD). Hasil: Latar belakang proses penyusunan peraturan adalah : 1) ide bupati, 2) penjabaran 10 indikator PHBS, 3) Regulasi Kementrian Kesehatan, 4) data penyakit dan kematian akibat rokok, 5) efek dan dampak rokok. Efektivitas pelaksanaan kebijakan kawasan larangan merokok sangat ditentukan oleh : 1) Input: ketersediaan fasilitas tempat khusus merokok, upaya pengawasan, penandaan, sistem pembinaan dan bentuk saluran komunikasi, 2) Proses: dukungan pimpinan, keterlibatan stakeholder, norma sosial, legalitas peraturan bupati dan monitoring dan evaluasi. Peraturan secara tidak langsung memberikan output efek positif bagi sebagian kecil pegawai dalam hal : 1) Niat untuk berhenti merokok, 2) Frekuensi merokok dalam ruangan berkurang, 3) Ada beberapa pegawai yang berhenti merokok. Kesimpulan: Pelaksanaan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh: 1) Peran seorang pimpinan sebagai indikator contoh dan teladan bagi bawahan, 2) dukungan dan peran seluruh stakeholder terkait, 3) Norma sosial yang berlaku, akan mendorong perubahan perilaku positif pada perilaku merokok.

EVALUATION OF FREE SMOKING AREA REGULATION AND CIVIL SERVANTS BEHAVIOR IN BOALEMO DISTRICT, GORONTALO PROVINCE Sudarmi I. Popa 1, Laksono Trisnantoro 2, Fatwa Tetra Sari Dewi 3 ABSTRACT Background: Smoking led to the death caused with the prevalence of active smokers was five million, while more than 600,000 were passive smokers. More than 40.3 million Indonesian children aged 0-14 years living with smokers and are exposed to cigarette smoke in their surrounding environment. The prevalence of smokers in Boalemo district was 35.23% (Riskesdas 2007) which is the highest among six districts/cities in Gorontalo province. One of the local government efforts made to control the prevalence of smoker through the stipulation of regional free smoking regulation. In 2010, Boalemo district was already drafting regulation which is issued as decree No. 08 on Free Smoking Area. The indicators of the success of the Free smoking area regulation must be followed by evaluation process that examines the extent to which the changes of smoking behavior. The evaluation of Free Smoking Area Regulation never been done, especially among civil servants in Boalemo District. Objective: To describe the implementation of regional free smoking regulation and smoking behavior among civil servants in Boalemo district. Methods: This study used a qualitative study with explanatory case study design with involving 23 respondents., The data collection was conducted using systematic observation, considered to free smoking regulation document, and combination of in-depth interviews and focus group discussion (FGD). Results: The process of drafting the free smoking regulations strated from: 1) the idea of regents, followed with 2) the translation of the 10 indicators of Sanitation and Hygiene, supported by 3) Ministry of Health Regulation, and 4) the list of disease and death caused by smoking, 5) society’s understanding about the effects and impact of smoking. The effectiveness of free smoking regulation were largely determined by: 1) Input: the availability of facilities as free smoking areas, reward and punishment system, supervision, and communication overflow, 2) Process: leader of each department support, stakeholder involvement, social norms, regents legal regulations and ended by monitoring and evaluation. This regulation indirectly provided positive impactss for the output of a small portion of civil servants in terms of: 1) their intention to stop smoking (smoking cessation), 2) Frequency of smoking in the room is reduced, 3) There are some civil servants who quit smoking. Conclusions: The implementation of free smoking policies was determined by: 1) the role of leader for their subordinates, 2) support and their contribution as stakeholders, 3) Social norms which encourage positive behavioral changes.

Kata Kunci : evaluasi, peraturan, rokok, perilaku merokok/evaluation, regulation, cigarettes, smoking behavior