Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pencegahan Perbuatan Tercela Yang Dilakukan Notaris Di Kota Yogyakarta

FARLY, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.H.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta dalam pencegahan perbuatan tercela yang dilakukan Notaris, dan Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menanggapi laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan notaris yang melakukan perbuatan tercela. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan sumber data sekunder atau disebut dengan penelitian kepustakaan, selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan pula penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer. Adapun sifat penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik obyek yang diteliti secara tepat. Alat penelitian yang akan digunakan adalah studi dokumen dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Upaya pencegahan perbuatan tercela oleh MPD Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan efektif disebabkan masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan perbuatan tercela yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai makna perbuatan tercela, ruang lingkup upaya pengawasan yang belum dimaknai secara komprehensif, kurangnya fasilitas yang menunjang MPD dalam melakukan upaya pencegahan perbuatan tercela oleh notaris, serta peraturan menteri yang menjadi pedoman pelaksanaan kewenangan pengawasan notaris tidak memberikan secara eksplisit kewenangan MPD dalam mengawasi perbuatan tercela. Tindakan yang dilakukan MPD jika terjadi perbuatan tercela hanya bersifat pasif menunggu laporan dari masayarakat, tanpa adanya laporan MPD tidak dapat melakukan tindakan meskipun telah ada indikasi notaris yang melakukan perbuatan tercela.

The council has established by Minister to implement the monitoring the activities of notary and conduct supervision. The most important of supervision is to avoid and illegal acting of notary and to ensure that the notary be able to implement their right and authority or their obligation are exist on the right track. Factually the supervision has been done focusing on the infringing and judgment process. The research type is juridical empiric that been done through literature analyzing as secondary data or study of references. To support those secondary data then primary data collection has also collected through field study. The descriptive analysis has also done to make an elaboration of object and subject of the research base on the fact to provide a systematically fact and the characteristic of the object. The information was collected from 6 respondent and 1 resource person. The preventive effort of flawed acts by Yogyakarta MPD has implemented in-effectively due to several obstacles, such misperception of the sense of flawed acts, scope of the supervision effort hast comprehensively understood, less of supporting facilitations to support MPD to prevent flawed acts, the authority of MPD have not explicitly written in the Ministry Regulation, although provide authority to monitor the notaries in their roles to issue certificate or related formal documents. MPD has passive respond regarding the flawed acts of notaries. Measures actions would be taken for any report from community but they made passive respond for those indications of flawed act by notaries. Also, MPD doesnt have an authority to give punishment because the authority hasnt not explicitly stated in the related laws and Ministry Regulation.

Kata Kunci : Kata kunci : Peranan, Majelis Pengawas Daerah, Perbuatan tercela