Larangan Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi Untuk Keturunan Arab Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Instruksi Gubernur Diy Pa.VIII/No.K.898/I/A 1975

HASBI ASH SIDDIQY V, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan pemberlakuan Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Arab di Yogyakarta. Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 berisikan larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI nonpribumi di Yogyakarta. Hal ini sangat menarik untuk di kaji karena pemberlakuan larangan ini hanya terjadi di DIY. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu jenis pengambilan sampel yang digunakan dengan cara menetapkan responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pengambil sampel. Responden dalam penelitian ini melibatkan beberapa unsur dari Kraton, Pemerintah Provinsi DIY, Kantor Pertanahan, Notaris & PPAT serta WNI Keturunan Arab. WNI Keturunan Arab banyak tersebar di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Latar belakang dari pemberlakuan Instruksi Gubernur DIY tersebut terdiri dari faktor sejarah, faktor sosial dan faktor ekonomi sehingga dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan di atasnya. WNI Keturunan Arab memiliki perbedaan perlakuan dibandingkan dengan WNI keturunan lainnya. Perbedaan perlakuan berdasarkan like and dislike yang lahir dari living law pada masyarakat. Zelfbesturen merupakan faktor sejarah yang berpengaruh besar terhadap pemberlakuan instruksi tersebut dan sulitnya memberikan batasan nyata antara kedudukan Sultan sebagai raja dengan Sultan sebagai Gubernur. Affirmative action tidak dapat dihindari karena keadaan faktor sejarah dan faktor ekonomi namun dalam hal ini bersifat sementara yang pada akhirnya akan dicabut. Asimilasi sempurna telah dilakukan oleh WNI Keturunan Arab di Yogyakarta. Asimilasi tersebut berkaitan dengan budaya, agama Islam, perkawinan campur, patriotisme, dll.

This study aims to determine the background and enforcement of Governor Instruction DIY PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 for Indonesian citizens (WNI) Arab descendants in Yogyakarta. Governor Instruction DIY PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 contains a ban on ownership rights to land for non-indigenous citizen in Yogyakarta. It is very interesting to examine because of the ban this only happens in DIY. This type of research is empirical juridical using interviews to obtain data in this study. The method used for sampling is purposive sampling, the type of sampling used by setting the respondents based on criteria established by the samplers. Respondents in this study involves some element of Kraton, Yogyakarta Provincial Government, the Land Office, Notary and PPAT as well as descendants of the Arab citizen. Descendants Arab citizen widely spread in Sleman, Bantul and Yogyakarta. Background of the imposition of the DIY Governor Instruction consists of historical factors, social factors and economic factors so as to rule out legislation on it. Descendants of the Arab citizen has a difference of treatment as compared to other breeds citizen. Differences in treatment based on like and dislike born of living law in society. Zelfbesturen the historical factors that greatly affect the implementation of these instructions and the difficulty of providing real boundaries between the position of the Sultan as king by the Sultan as governor. Affirmative action is unavoidable due to the circumstances of historical factors and economic factors, but in this case the temporary which will eventually be repealed. Perfect assimilation has been done by the descendants of the Arab citizen in Yogyakarta. The assimilation related to culture, religion, intermarriage,patriotism, ect.

Kata Kunci : Keturunan Arab, Instruksi, Yogyakarta, Hak Milik, Diskriminasi