ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

WASJA, I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Dalam rangka menciptakan persamaan persepsi untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri membentuk sistem dan prosedural Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Penelitian ini menganalisis perbedaan masing-masing aspek diantara ketiga tingkatan pemerintah daerah. Analisis perbedaan dilakukan pada setiap dimensi tersebut sehingga terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut (1) Apakah terdapat perbedaan efektifitas SIPKD pada aspek hukum? (2) Apakah terdapat perbedaan efektifitas SIPKD pada aspek teknis operasional? (3) Apakah terdapat perbedaan efektifitas SIPKD pada aspek manfaat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pelaksanaan penyebaran kuesioner diedarkan kepada 4 provinsi, 5 kota dan 5 kabupaten, yang diisi oleh masing-masing SKPD. Sampel yang menangani Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan SKPD lainnya yang terkait, dengan jumlah responden sebanyak 140 responden. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. (1) terdapat perbedaan efektifitas SIPKD pada masing-masing aspek, (2) terdapat perbedaan efektifitas SIPKD yang signifikan antara aspek hukum dengan aspek teknis operasional, sementara itu tidak terdapat perbedaan efektifitas SIPKD yang signifikan antara aspek teknis operasional dengan aspek manfaat.

In order to create a common perception to interpret and implement legislation on local financial management of the Directorate General of Regional Finance, Ministry of Home Affair established procedural systems about Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) is an integrated application that is used as a tool for local governments to improve the effectiveness of implementation of various regulatory areas of financial management areas based on the principles of efficiency, economical, effective, transparent, accountable, and auditabel. This study analyzed the difference of each aspect of the three levels of local government. The analysis performed on each dimension difference is that there are three formulation of the problem in this study, namely (1) Are there differences SIPKD effect on the legal aspects ? (2) Are there differences in the effects on the technical aspects of operational SIPKD ? (3) Are there differences in the effects SIPKD on the beneficial aspects. The data used in this study are primary data and secondary data. Implementation of questionnaires circulated to the 4 provinces, 5 cities and 5 counties, which is filled by the respective on education. Sample handling Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) and other officials concerned, the number of respondents was 140 respondents. Based on the research, it can be concluded that: (1) there is a difference SIPKD effect on each aspect (2) there are significant differences between the effects SIPKD legal aspects with the technical aspects of operations, while there was no significant difference between the effects SIPKD technical aspects of the operational aspects of benefits.

Kata Kunci : SIPKD, aspek hukum, aspek teknis operasional, aspek manfaat/SIPKD, legal aspects, technical aspects of the operational aspects of the benefits