Hak Mengundurkan Diri (Verschoningsrecht) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKTPST)

INDRA BHAKTI, Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Hak Mengundurkan Diri (Verschonongsrecht) Notaris dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (analisis putusan pengadilan nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST), mengetahui secara teori bagaimana pelaksanaan hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) dan mengetahui penerapan hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) Notaris sebagai saksi dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum Normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini bahwa dalam tatanan prkatek pengaturan mengenai hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) Notaris sebagai saksi terdapat dalam sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuat dan diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam perkara pidana Notaris wajib hadir untuk memberikan kesaksian, karena dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil (materiele waarheid). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 45 menjelaskan bahwa terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Sehingga pelaksanaan hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) ini haruslah dikesampingkan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST terdapat 15 (lima belas) Notaris yang berstatus sebagai saksi, 14 (empat belas) diantaranya tidak menerapkan hak mengundurkan diri (verschoningrescht) pada tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan. Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa semua objek yang aktanya dibuat oleh Notaris tersebut dimiliki oleh Terdakwa DS, karena untuk beberapa objek diatasnamakan pihak lain untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi. Sedangkan 1 (satu) orang Notaris tidak menerapkan hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) pada tahap penyidikan dan pengadilan, hal tersebut dilakukan karena Notaris yang bersangkutan mengetahui tentang penggunaan pihak lain atas suatu objek, namun Notaris tersebut tidak mengetahui tentang asal-usul sumber dana dan tujuan dari Terdakwa DS.

This research aims to find out and analyze the implementation of notary's withdrawal privilege (Verschoningsrecht) on money laundering criminal case (analysis on court verdict number 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST), to find out in theory about the procedure of notary's withdrawal privilege (verschoningsrecht), and to find out the implementation of notary's withdrawal privilege (verschoningsrecht) as witness in court verdict number 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. This research was conducted with normative research method, which is implemented by doing library research or secondary data. Normative legal research method is also called doctrinal legal research. The result of this research shows that in practice the regulation of notary's withdrawal privilege (verschoningsrecht) as witness is stipulated on notary's official oath which obliges the notary to secrete the content of the deeds which are made and regulated in Article 4 and Article 16 letter F Act Number 2 Year 2014. In criminal case, a notary is obliged to testify because in criminal case the truth that is sought is the material one (materiele waarheid). In Article 45 of Act Number 8 Year 2010, it explains that INTRAC is not bound by regulations and code of conduct that regulate confidentiality. Therefore the application of withdrawal privilege (verschoningsrecht) must be ruled out. In Court Verdict Number 20/PID.SUS/TPK/2013/ PN.JKT.PST, it's stated that there were 15 (fifteen) Notaries with the status of witness, where 14 (fourteen) of them did not implement the withdrawal privilege (verschoningsrecht) during witness hearing in court process. These notaries did not know that all the objects of the deeds that were made belong to the defendant DS, because some objects were affiliated with other parties in order to conceal the wealth gained from corruption. Meanwhile 1 (one) notary did not implement the withdrawal privilege (verschoningsrecht) during investigation stage and court process because that notary knew about other parties utilization on certain object, but the notary did not know about the origin of monetary income and the objective of defendant DS.

Kata Kunci : Hak Mnegundurkan Diri (Verschoningsrecht), Tindak Pidana Pencucian Uang/ withdrawal privilege (verschoningsrecht), money laundering criminal