IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-IX/2013

ELANG WIRABHUMI, Hariyanto, S.H., M.Kn

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap akta-akta koperasi yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan mengetahui respon Koperasi dalam menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan pada penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer. Penelitian kepustakaan (library research) juga dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer. Akta Koperasi yang dibuat oleh notaris selama Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 berlaku tidak begitu saja dianggap tidak sah karena dibuat berdasarkan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Akta Koperasi tersebut harus disesuaikan dengan undang-undang yang kemudian berlaku, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku kembali guna menghindari kekosongan hukum. Setelah diterbitkannya Keputusan Pembatalan Mahkamah Konstitusi tersebut, Koperasi di Yogyakarta langsung mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.

The objective of this research was to determine the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013 to the cooperation deed made by Notary pursuant to Act No. 17 of 2012 regarding Cooperation. Another objective of this research is to determine response of cooperation by Constitutional Court Decision No. 28/PUU-IX/2013, which nullied the entire Act No. 17 of 2012 regarding Cooperation. This is empirical legal research, it emphasis on field research to obtain primary data. Library research also conducted to obtain secondary data used to support and complement the primary data. The deed of cooperation made under The Law Number 17 of 2012 still binding because it was made based on the laws that have been nullified by the decision if the Constitutional Court, but the Deed of Cooperation should be adjusted to the newest legislation, in this case the Constitutional Court ruled that Act No. 25 of 1992 applies again to avoid a legal vacuum. After the publication of the Constitutional Court's decision nullification, Cooperation in Yogyakarta directly make adjustments Statutes adjusted to the prevailing regulation.

Kata Kunci : akta koperasi, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012, cooperation deed, Act No. 17 of 2012