ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA/ LEASING KAPAL AKIBAT OVERMACHT/ FORCE MAJEURE ANTARA PT. KARYA TEKHNIK MULTIFINANCE DAN PT.PELAYARAN KARYA CITRA NUSABARUNA

FAROLAN AGUNG MULIA, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Perjanjian untuk pembiayaan melalui leasing dan pengadaan kapal cargo yang dinamakan kapal KM Cengkeh 01 antara kedua pihak PT. Karya Tekhnik Multifinance (Lessor) dan PT. Karya Citra Nusabaruna (Lessee) merupakan perjanjian sewa guna usaha/ leasing kapal yang umum terjadi. Perjanjian sewa guna usaha kapal cargo KM Cengkeh 01 pada bulan November 2005 dan kejadian tenggelamnya kapal KM. Cengkeh 01 di masa operasionalnya pada bulan Maret 2006 akibat ombak besar. Leese mengajukan pemutusan pelaksanaan leasing kapal dengan pemahaman bahwa benda yang diperjanjikan telah musnah. Lessor berpendapat bahwa dengan melanggar kesepahaman maka Leesee dinyatakan wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum perdata yang berlaku akibat adanya peristiwa force majeure/ overmacht sehingga kedua pihak dapat memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Metode yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang akan meneliti aspek-aspek hukum yang berlaku dan diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Penelitian dilakukan dengan meneliti rangkaian peristiwa pada saat itu di lapangan dan dokumen-dokumen perjanjian pembelian kapal KM Cengkeh 01. Penelitian dengan melihat dari peristiwa kejadian tenggelamnya KM Cengkeh 01 dan dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha/ leasing kapal KM Cengkeh 01. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa guna/ leasing kapal antara kedua belah pihak terganggu karena adanya peristiwa force majeure/ overmacht yang dalam hal ini merupakan situasi yang terjadi mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak dalam suatu perbuatan hukum tertentu yaitu dengan adanya keadaan tertentu setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Di lain pihak kreditur tetap meminta pertanggung jawaban pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

The sale and purchase cargo vessel through leasing in this case vessel name MV Cengkeh 01 between two companies Karya Tekhnik Multifinance company (as a leasing company) and Karya Citra Nusabaruna (as shipping company) is the common agreement. The agreement was occured in November 2005 and the MV Cengkeh 01 which was sink within 3 months operation in March 2006. The statement of the sank MV Cengkeh 01 was released by government authority as hit by huge wive and the accident was force majeure. In this case, the shipping company wanted to break the leasing process because the vessel itself was gone. However, the leasing company argued that agreement could be default by shipping company. The aim of this study is to find out the law of force majeure result, thus those two companies have understanding and looking for law certainty and justice. The research method is using norm judicial, an approach to research law aspects in current action and observe and use in this current action. The research is conducted the action of the sank vessel and observed the sale and lease back vessel agreements. In conclusion, from point of view the result of research, the sale and lease back/ leasing agreement between two campanies was effected by force majeaure / overmacht which was makes huge impact within the certainty of law for both parties.The shipping company felt it did not make mistaken, no need responsible for the leasing company and no expectation when the aggrement was made it so the shipping company wanted the agreement to terminate as a resulted the situation. However, the leasing company wanted the shipping company responsible with the the payment.

Kata Kunci : Pemutusan perjanjian sewa guna usaha/ leasing kapal akibat overmacht/force majeure