MEMBONGKAR RELASI KUASA LEGISLATIF DAN TEKNOKRAT DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas Dhirga Surya Provinsi Sumatera Utara di DPRD Provinsi Sumatera Utara)

HANIFAH, Miftah Adhi Ikhsanto,M.A., Mi.Op

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bermaksud untuk membongkar relasi kuasa antara legislatif dan teknokrat dalam proses perumusan peraturan daerah. Bahwa dalam proses perumusan peraturan daerah, badan legislasi daerah DPRD bekerjasama dengan tenaga ahli untuk menyusun racangan naskah akademik dan draft peraturan daerah. Tenaga ahli sebagai teknokrat merupakan seseorang yang memiliki keilmuan, keahlian atau kepakaran. Tenaga ahli bertugas melakukan kajian dan analisis secara ilmiah rancangan naskah akademik dan draft peraturan daerah. Walaupun tenaga ahli bekerja secara ilmiah, ia tidak bisa dipandang sebagai aktor yang bebas nilai. Tenaga ahli memiliki sumber kekuasaan dan kepentingan yang akan diperjuangkannya. Sehingga persoalan yang hendak dijajaki dirumuskan dalam pertanyaaan penelitian yaitu; Bagaimana relasi kuasa yang terjalin antara legislatif dan teknokrat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badah Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara? Teori yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini teori kekuasaan, dengan menggunakan pendekatan kekuasaan two dimension of power dan teori teknokrasi. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian dari studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan tenaga ahli dalam proses penyusunan rancangan naskah akademik dan draft peraturan daerah membentuk sebuah relasi kuasa. Badan legislasi daerah dengan kuasa legislasinya dan tenaga ahli dengan kuasa ilmu pengetahuannya menggunakan sumber-sumber kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan dan menghambat kepentingan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Sehingga proses perumusan kebijakan menjadi arena untuk perebutan kekuasaan dan kepentingan. Teknokrat tidak lagi berfungsi memberikan varian kebijakan kepada legislatif, tetapi malah memperjuangkan kepentingan melalui kuasa yang dimilikinya. Hubungan yang terjalin antara badan legislasi daerah dan tenaga ahli ini membentuk relasi kuasa mutualisme. Masing-masing aktor saling menguntungkan untuk memperjuangkan kepentingannya. Relasi kuasa antara badan legislasi daerah dan tenaga ahli memberikan pengaruh terhadap prosnes perumusan rancangan peraturan daerah. Bergantungnya badan legislasi daerah terhadap kehalian dan kepakaran tenaga ahli untuk melakukan kajian dan analisis secara ilmiah telah membuat logika teknokrasi lebih bekerja dibanding logika politik pada sebuah lembaga politik DPRD. Proses perumusan kebijakan publik yang menjadi kuasa legislatif kini mulai dijalankan hanya oleh segelintir orang saja yaitu tenaga ahli. Kata kunci; Relasi Kuasa, legislatif, teknokrat, teknokrasi, tenaga ahli, proses perumusan peraturan daerah.

This study aimed to investigate the power relation between legislative and technocrats in the local regulation formulation process. In the process of formulating local regulations, DPRDs regional legislative body in collaboration with experts devise academic paper and by-law drafts.The expert as a technocrat is someone who has knowledge, skill or expertise. Experts are assigned to conduct scientific studies and analysis of the academic paper and by-law drafts. Although experts are working scientifically, they cannot be seen as a value-free actors. Experts have a source of power and their own interests. Thus, the issue evoked in this study is; What power relations exist between the legislative and technocrats in the process of drafting Local Regulation on Legal Entity Conversion of Regional Company (PD) North Sumatra Province Hospitality Industry into Limited Liability Company (LLC) Dhirga Surya North Sumatra in the Legislative Council of North Sumatra Province? The theory used in this study was the theory of power with two dimensions of power approach and the theory of technocracy. This study used descriptive qualitative case study approach and was performed in North Sumatra Provincial Parliament in the city of Medan, North Sumatra. The result shows that the relationship between DPRD����¯�¿�½������¢������¯������¿������½������¯������¿������½s regional legislative bodyof North Sumatra and expert council in the process of drafting academic paper and by-law draft, established a certain relation of power. Regional legislative body with legislation power and experts with science power, used their resources of power to influence policy and hamper the interests that are not profitable for them. Thus, the process of policy formulation turned into an arena for power struggles and interests. Technocrats no longer served to provide variants to legislative policy, instead they fight for their own interests with the power they had. The relationship between local legislative bodies and experts formed a mutual power relations. Each actor is mutually beneficial to fight for their interests. Power relations between regional legislative bodyand experts influenced the formulation of regional regulationdrafting process. Regional legislative body relied heavily on the expert council to conduct scientific studies and analysis. This made technocracy logic worked more than political logic in DPRD (regional legislative council), a political institution.Public policy formulation process, which is a legislative power, now run by a few experts. Keywords: Power relations, legislative, technocrat, technocracy, experts, regional-regulation-formulation process

Kata Kunci : Relasi Kuasa, legislatif, teknokrat, teknokrasi, tenaga ahli, proses perumusan peraturan daerah