METODE PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) ALOKASI KURSI PER DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA BERDASARKAN SUARA TERBANYAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

RINA DWI ANDINI, S.H, Aminoto, S.H., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini mengkaji penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatf Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012, dan implikasinya terhadap penentuan calon yang terpilih menjadi angota DPR RI periode 2014-2019. Kajian tersebut selanjutnya menggunakan perspektif keadilan hukum prosedural maupun substantif sebagai alat analisis. Penggunaan alat analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 memenuhi keadilan hukum prosedural maupun subtantif. Spesifikasi penelitian ini tergolong sebagai Inventarisasi Hukum Positif dengan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif terhadap bahan primer, sekunder, maupun tertier. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa sampel hasil Pemilu Legislatif DPR RI 2014 di delapan daerah pemilihan (Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat VI, DKI Jakarta II, Jawa Timur XI, Sumatera Selatan II, dan Papua). Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik normatif kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa metode perolehan kursi DPR tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 210, 211, 212, dan 213 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD jika diperspektifkan terhadap substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, maka metode perolehan kursi DPR tahun 2014 tidak memenuhi keadilan hukum.

This study examines the application of open list proportional system in the Legislative Election 2014 as stipulated in Act No. 8 of 2012, and its implications for the determination of candidates elected as members of the House of Representatives 2014-2019 period. The study then used the perspective of both procedural and substantive legal justice as an analytical tool. The use of this analytical tool aims to answer the question of whether the application of open proportional system in legislative elections in 2014 meet the procedural and substantive legal justice. Specifications of this study classified as Positive Law Inventory with the method of normative legal research approach to primary materials, secondary, or tertiary. While data collection techniques used is the study of literature in the form of sample results of legislative elections in Parliament 2014 in eight constituencies (Riau Islands, Maluku, Southeast Sulawesi, West Java VI, Jakarta II, East Java XI, South Sumatra II, and Papua). The data, furthermore were analyzed using qualitative normative techniques. From this research known that the calculation method of the DPR seats result in 2014, set out in Articles 210, 211, 212, and 213 of Act No. 8 of 2012 on Legislative Election in the Parliament, if viewed by the substance of the law, the legal structure, and legal culture, then the calculation method of the DPR seats in 2014 did not meet the legal justice.

Kata Kunci : Keadilan Hukum, Sistem Proporsional Terbuka, Pemilihan Umum Legislatif 2014.