PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

NOVITASARI, Prof. Dr. Tata Wijayanta. SH, M.Hum

2015 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Novitasari, Tata Wijayanta. Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1). Mengetahui dan mengkaji permasalahan independensi Kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit terhadap munculnya gugatan dari debitor pailit, (2). Mengetahui dan mengkaji tolok ukur menentukan independensi Kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan dan mengurus harta pailit serta, (3). Perlidungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui, wawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui, metode dokumentasi dengan alat studi dokumentasi dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan terhadap Kurator yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor pada dasarnya dari beberapa kasus yang dialami Kurator, hanya bertujuan untuk menghambat proses pemberesan harta pailit, akibatnya biaya kepailitan membengkak terutama dalam hal biaya pengamanan aset yang harus ditanggung Kurator dan waktu untuk membereskan menjadi lebih lama, kemudian tidak ada ketentuan mengenai tolok ukur atau parameter independensi Kurator, sehingga sulit mengidentifikasi Kurator independen atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan secara tertulis mengenai perlidungan hukum terhadap profesi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulan penelitian, (1). Independensi Kurator bukan penyebab utama munculnya gugatan oleh debitor maupun kreditor, (2). Independensi Kurator sulit di identifikasi, (3). Perlindungan Hukum terhadap Kurator telah diatur dalam UUDNKRI Tahun 1945 dan kode etik AKPI sebagai salah satu organisasi Kurator. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan, (1). Perlu diatur ketentuan mengenai sanksi dari munculnya gugatan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor terhadap Kurator yang bertujuan menghambat proses pemberesan, (2). Perlu diatur ketentuan mengenai tolok ukur atau parameter independensi Kurator, dan (3). Tidak perlu dibuatkan aturan khusus mengenai perlidungan hukum terhadap profesi Kurator.

ABSTRACT Novitasari , Tata Wijayanta This research is aimed at (1) identifying and investigating the problems of independence of Kurator in performing their duties to settle the insolvent estate to the emergence of a lawsuit from the bankrupt debtor, (2) identifying and investigating the standard in determining the independence of Kurator in performing their duties to settle and administer the insolvent estate and, (3) identifying and investigating legal protection for Kurator in performing their duties.This research is an empirical normative legal research. Data included primary data and secondary data. The primary data were obtained through interviews with interview guide, while secondary data were obtained through documentation method with documentation tools. The data were analyzed qualitatively.The research results indicated that the lawsuits against the Curators performed by debtors and creditors were basically from few cases experienced by the curators only aimed at preventing the settlement process of insolvent estate, resulting in the increase of bankruptcy costs, especially in terms of the cost of securing assets that must be borne by the curators and the longer time to settle. Moreover, then there are no provisions regarding the standards or parameters of the independence of the curators, making it difficult to identify the independence of curators in performing their duties, and Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy And Suspension of Debt Payment Obligation did not provide in writing about the legal protection for the profession of Curators in performing their duties.This research concluded that (1) The independence of the curators is not the main cause of a lawsuit of the debtor and the creditor, (2) the independence of the curator is difficult to be identified, (3). Legal protection for the curators has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the ethical code of the Indonesian Kurator and Administrators Association (AKPI) as one of the Kurator organizations. Based on these conclusions it is suggested that (1) it is necessary to establish provisions concerning sanctions of the emergence of a lawsuit undertaken by the debtor and the creditor against the Kurator which is aimed at preventing the process of settlement, (2) it is necessary to establish provisions concerning standards or parameters of the independence of Kurator, and (3) it is not necessary to make specific rules concerning the legal protection for the profession of Kurator.

Kata Kunci : Independence, Legal Protection, Kurator, Insolvent Estate