Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara Tahun 2007-2013

SAID BIN SALIM, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D.;Ahmad Amin, S.E., M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, dengan mengukur rasio kemandirian keuangan, rasio pajak, dan elastisitas pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, yaitu berupa data PDRB, realisasi PAD, realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan alat analisis berupa analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pajak, dan elastisitas pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian kabupaten dan kota di Kalimantan Utara selama tujuh tahun tersebut yaitu 0,058 yang artinya untuk setiap satu rupiah total pendapatan hanya terdapat Rp0,05 Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara rata-rata rasio pajak kabupaten dan kota di Kalimantan Utara selama tujuh tahun tersebut adalah 0,0038 yang artinya untuk setiap satu rupiah PDRB hanya terdapat Rp0,0038 pajak. Demikian juga rata-rata elastisitas pajak kabupaten dan kota di Kalimantan Utara selama tujuh tahun tersebut yaitu -0,28077 artinya setiap persen kenaikan PDRB diikuti penurunan penerimaan pajak sebesar 0,28077 persen. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka rekomendasi dapat dikemukakan berkaitan dengan kemampuan keuangan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara di adalah mengoptimalkan mutu pelayanan perpajakan dengan menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan mensosialisasikan secara luas mengenai penerapan sistem pelayanan ini dan cara menggunakannya kepada para wajib pajak, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan.

This study aimed to analyze the financial capacity of the district and town in North Borneo Province, by measuring the ratio of financial independence, tax ratio and tax elasticity. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Central Bureau of Statistics, in the form of data Gross Domestic Regional Product (GDRP), the realization of local government own revenue (PAD), the realization of local taxes and retributions from districts and cities in North Borneo Province during the year 2007 until the year 2013. This research is a qualitative descriptive by using analysis tools such as ratio analysis of local financial independence, the tax ratio, and tax elasticity. The analysis showed that the average ratio of the fiscal independence of these districts and cities in North Borneo during the seven years that is 0,058 with a median of 0,053 which means that for every single rupiah there only Rp0,05 of Own Local Revenue (PAD). While average ratio of tax ratio of districts and cities in North Borneo during the seven years is that 0,0038 which mean for each one rupiah of GDRP there are only Rp0,0038 taxes. Similarly, the average tax elasticity of districts and cities in North Borneo during the seven years that -0,28077 which means that each percent increase in GDRP followed by a decrease in tax revenue of 0,28077 percent. Based on these conclusions, the recommendations can be put forward relating to the financial capacity of local government of districts and cities in North Borneo is to optimize the quality of tax service by applying information technology-based services and disseminate widely the application of the service system and how to use it to taxpayers, and increase quality of its human resources, especially the tax authorities.

Kata Kunci : kemampuan keuangan, kemandirian keuangan, rasio pajak, elastisitas pajak