DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
BINTOMAWI SIREGAR, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
2015 | Tesis | S2 HukumMasih maraknya peredaran narkoba dan banyaknya pecandu narkotika membuat pemerintah masih menyerukan untuk perang terhadap narkotika. Hal tersebut melatarbelakangi penulisan dalam kajian pemberantasan narkotika, dan judul yang dibuat adalah disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sistem penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dan dampak dari disparitas pemidanaan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dilakukan dengan melukiskan kenyataan yang ada dan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku atau teori hukum yang ada, dan selanjutnya dipergunakan menjawab permasalahan. Dalam hal ini dipergunakan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika yang menjadi sampel dalam membuat perbandingan pemidanaan, teori-teori hukum normatif di bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan disparitas pemidanaan. Adanya disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyalagunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan berdampak negatif pada citra dunia peradilan di Indonesia. Tulisan ini mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari disparitas pemidanaan itu sendiri. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah sistem hukum, perangkat peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan batas minimum pemberian hukuman sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbeda jauh dengan putusan hakim lainnya, kemudian sumber daya aparat penegak hukum baik dari dalam diri hakim maupun dari luar diri hakim, tuntutan jaksa, fakta persidangan dan yang terakhir keadaan diri terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari kegagalan aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera dan pencegahan penyalagunaan narkotika di masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan tersebut. Dengan latar belakang diatas, pertanyaan yang kembali terlintas adalah mengapa putusan hakim tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk melihat dampak terhadap disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyalagunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penulis juga berharap agar jarak pemidanaan antara satu putusan dengan putusan lain tidak terlalu jauh berbeda demi memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dengan pertimbangan akan yurisprudensi, pemberian peraturan batas minimal pemidanaan, dan keinginan para aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan tersebut maka hukum akan dapat dirasakan sebagaimana mestinya.
Still rampant the drug trafficking and number of drug addicts make the government declarate a war against to narcotics. It’s the author reason behind the writing in the study of anti-narcotics, and the title made is disparity against the perpetrators of the abuse of narcotics. The system of research used in this thesis is a normative legal research is the research process and using secondary data relating to the causal factors and the impact of the disparity judges against the perpetrators of the abuse of narcotics. This script is done by describing the fact that there is and then compared with current regulations or existing legal theory, and then be used to answer the problem. In this case the used secondary data obtained from the literature, namely in the form of legislation, court decisions related to drug misuse problems are being sampled in making comparisons of punishment, normative legal theories in the field of law relating to the disparity. The existence of disparity against the perpetrators of the abuse of narcotics in the West Jakarta District Court will have a negative impact on the image of the justice sector in Indonesia. This paper is looking for factors that cause disparities and the impact of the disparity itself. The things that cause disparity criminal law systems, the legislation that does not provide the minimum limit of punishment so as to give an opportunity for the judge to make a decision that is different from the other judge's ruling, then the resources of law enforcement officers from both within judge themselves or from outside himself judge, the prosecution, the trial and the fact that the last state of being accused into consideration the judge in giving things that lighten and burdensome. Increased drug criminal act can’t be separated from the failure of law enforcement officers in providing a deterrent effect and prevention of abuse of narcotics in the community such as the purpose of punishment. With the above background, the question that comes back is why the verdict did not reflect the purpose of the law itself, namely justice, legal certainty and expediency. This is the base to see the impact on the disparity of perpetrators of abuse of narcotics in the West Jakarta District Court. The author also hopes that the criminalization distance between one another judgment ruling with not too much different in order to give a sense of fairness, expediency and legal certainty to the community. With consideration of jurisprudence, granting regulatory minimum limit of punishment, and the desire of law enforcement officials to realize the purpose of punishment, the law will be felt as it should be.
Kata Kunci : Disparitas, Penyalagunaan narkotika