EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN KEMBALI SABANG SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

AFRIADI, Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D; Ir. Kawik Sugiana, M.Eng., Ph.D

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang direncanakan untuk jangka waktu 70 tahun yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kawasan Sabang. Namun keberadaan Pelabuhan Bebas Sabang selama 15 tahun sejak ditetapkan tahun 2000 belum memberikan hasil nyata dari tujuannya. Minimnya kegiatan kepelabuhanan yang diakibatkan rendahnya jumlah kedatangan kapal, selain itu sektor industri yang terdapat di Kota Sabang masih berskala industri rumahan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengevaluasi output kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; (2) menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Lokasi penelitian ini berada Kota Sabang sebagai lokasi utama kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, selain dari Kecamatan Pulo Aceh yang termasuk dalam administrasi Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi dan juga menggunakan teknik kutipan hasil wawancara. Adapun narasumber wawancara ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 17 narasumber dari instansi-instansi terkait dan secara simple random sampling untuk narasumber dari masyarakat berjumlah 6 narasumber, sehingga secara keseluruhan diperoleh 23 narasumber. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tidak maksimal. Hal ini dikarenakan minimnya output yang diperoleh dari program dan kegiatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Selain itu koordinasi stakeholder terkait masih sangat lemah, proses perizinan investasi terlalu lama, rendahnya kemampuan implementator dalam melakukan riset pengembangan kawasan, dan masih banyak kegiatan yang tidak efektif. Walaupun demikian, kawasan sabang memiliki potensi dari sisi lokasi yang berada pada jalur pelayaran internasional, yang harus mampu dimanfaatkan dengan menyiapkan infrastruktur dasar dan pelayanan yang optimal terhadap perizinan investasi yang merupakan persyaratan utama kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Free trade and free port area of Sabang planned for the period of 70 years are supposed to be to improve economic conditions in the area of Sabang. However the existence of free port of Sabang for 15 years since 2000 has not set the real results from its objectives. The lack of port activities resulting a low number of arrivals of ships besides the industry sector is in the area which identified by its home industries scale. The purpose of this study are (1) to evaluate the output of free port and free trade zone Sabang policy; (2) to explain the process of the policies implementation Sabang free port and free trade zone. Research locations was in the city of Sabang as a free trade area and port free primary locations, apart from in Pulo Aceh which include in the district of Aceh Besar administration. This research was used deductive qualitative method by qualitative descriptive analysis techniques and methods of triangulation in the analysis process, also used interview by the experts. The informant interviews determined by purposive sampling with 17 informant from related institutions and by simple random sampling with key informant from community. The research findings indicate that the policy of free trade zone and free port of Sabang is not maximal. This is due to the lack of output obtained from the program and activities of the development of Sabang free trade zone and free port. Besides the coordination of relevant stakeholders is still very weak, investment licensing process is too long, lack of ability to conduct research implementer in the development of the area, and there are many activities that are not effective. Nevertheless, Sabang area has advantages in terms of location in the path of international shipping line, that must be capable of being utilized by preparing basic infrastructure and optimal service against investment permit which is the main requirements of the area of free trade and free port.

Kata Kunci : free trade zone