TAHU TETAPI TIDAK MAU MENGERTI Etnografi tentang Respon Orang Kampung Kalehien, Kalimantan Tengah terhadap Pembangunan Jalan Raya

BUDI SETIYONO, Prof.Dr.P.M.LAksono, M.A. ; Dr.G.R.Lono L.Simatupang, M.A.

2015 | Disertasi | S3 Antropologi

Jalan raya, dalam studi-studi ilmu sosial dan ilmu budaya, cenderung hanya dilihat sebagai infrastruktur transportasi dan ekonomi. Infrastruktur jalan raya dianggap merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern, mewakili kualitas wilayah urban dan tingkat kemajuan yang dicapai masyarakat modern, dan bahkan membuat pengertian globalisasi yang abstrak menjadi lebih dekat dan konkrit. Pembangunan jalan raya yang melintasi pemukiman komuniti setempat juga harus dilihat dari sisi proses budaya, yaitu terjadinya perjumpaan pengaturan keruangan yang saling berbeda. Diilhami oleh pepatah lama dalam bahasa Jawa Desa mawa cara, Negara mawa tata, yang disenyawakan dengan pandangan James Scott mengenai bagaimana negara melakukan pengaturan, teori Henry Lefebvre dan Michael Taussig mengenai produksi sosial ruang pada masyarakat kapitalis, serta konsepsi kebudayaan dari Clifford Geertz, studi ini mencoba menjelaskan mengenai keberadaan jalan raya sebagai pengaturan keruangan oleh negara dan bagaimana komuniti setempat menanggapi hal itu berdasarkan konsepsi ruang-waktu tradisional mereka. Melalui penafsiran terhadap bentuk-bentuk budaya dan fakta-fakta jalanan, secara etnografis studi ini menggambarakan mengenai bagaimana komuniti setempat mengorganisasikan hidupnya berdasarkan pengaturan tradisional dan bagaimana mereka merespon pengaturan oleh negara akibat keberadaan jalan raya. Dalam kerangka ini, perladangan dilihat sebagai sebuah corak pengaturan yang lahir dari aktivitas memanfaatkan, mengolah dan mengelola secara interaktif sumberdaya alam yang bersifat open acces. Pengaturan tradisional perladangan melahirkan sosialitas kampung yang anggotanya adalah person-person dengan identitas saling dikenali, setara secara ekonomi dan menempatkan kolektiva sebagai tempat berlindung paling utama. Praktek-praktek upacara, adat dan kepercayaan Kaharingan menjadi bagian dari wacana yang berfungsi merawat sosialitas dan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam. Keberadaan jalan raya pada pemukiman komuniti setempat menandai kahadiran pengaturan baru oleh negara yang mendorong terjadinya individualisasi dan pembentukan hirarki sosial yang tidak disertai perlindungan, dan kerap melibatkan ancaman. Kecepatan, kemudahan, kenyamanan serta peluang ekonomi yang ditawarkan oleh jalan raya disambut oleh komuniti (tahu), akan tetapi pengorganisasian hidup dikembalikan pada pengaturan tradisional (tidak mau mengerti), karena pengaturan oleh negara tidak memberikan rasa aman.

In social and cultural studies, highways tend to be viewed as nothing more than a form ofinfrastructure for transportation and economy. This infrastructure is considered to be a basic need in modern society and represents the quality of an urban area and the degree of progress that has been achieved by modern society, and even makes the abstract concept of globalization closer and more concrete. The construction of a highway which passes through a residential district in a local community must also be seen from the point of view of its cultural process which is namely the encounter of different spatial arrangements. Inspired by the old Javanese saying Desamawacara, Negara mawatata, which loosely means that every place has its own customs, etiquette, or rules, compounded by James Scott�s viewpoint about how a country makes its regulations, Henry Lefebvre and Michael Taussigs theory about the production of social space in a capitalist society, and Clifford Geertzs cultural conception, this study attempts to explain about the existence of a highway as a form of spatial regulation by the state and how the local community responds to this based on its own traditional conception of space and time. By interpreting cultural forms and street facts, this study presents an ethnographic description about how a local community organizes its life based on its own traditional cultivation system and how it responds to being regulated by the state through the presence of a highway. Within this framework, cultivation is seen as a feature of regulation that is born out of the interactive activity of utilizing, processing, and managing natural resources to which there is open access. The traditional regulation of cultivation gives rise to the sociality of a village in which the members are people whose identities are known to each other, are on the same economic level, and place collectivity as their primary place of refuge. Traditional ceremonial, customary, and Kaharinganreligious practices form part of the discourse which functions to foster sociality and control the exploitation of natural resources. The existence of a highway in the residential district of the local community marks the presence of new regulation by the state which is individual in nature, threatening, and does not provide protection. The speed, convenience, comfort, and economic opportunities offered by the highway are welcomed by the community (i.e. they know), but the organization of their life is restored to traditional regulation (i.e. they do not want to understand), because regulation by the state does not provide a sense of security.

Kata Kunci : Perladangan, pengaturan tradisional, jalan raya, negara, individual, hirarki, perlindungan, Cultivation, traditional regulation, road, state, individual, hirarki, protection.