Proses dan Pola Keruangan Politik Teritorial di Pulau Jawa Abad ke-15 s/d ke-19 dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Kota

HAFID SETIADI, Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, MA, Drs; Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Geografi

Penelitian ini membahas keterkaitan antara gejala geopolitik dan pertumbuhan kota di Pulau Jawa dari abad ke-15 hingga ake-19. Tujuan pertamanya adalah untuk memahami proses dan pola keruangan politik teritorial dalam kaitannya dengan konsep pusat yang dianut oleh berbagai rezim kekuasaan. Adapun tujuan keduanya adalah untuk memahami implikasi penerapan politik teritorial oleh setiap rezim kekuasaan terhadap pola keruangan kemunculan dan keruntuhan kota di Pulau Jawa. Agar dapat mendalami konsep pusat yang mencerminkan keutamaan kota sebagai produk sekaligus simbol kekuasaan, penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan pendekatan diakronik. Sejalan dengan pemahaman kota sebagai sebuah teks, metode analisis yang diterapkan mengacu pada pemikiran hermeneutika yang mengedepankan metode pembacaan teks. Data penelitian berasal dari sumber-sumber sekunder terutama berupa hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, maupun makalah seminar. Berkenaan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada abad ke-15 tradisi Islam telah memodifikasi konsep pusat di Pulau Jawa dengan memperkenalkan "masjid" sebagai kode geopolitik baru menggantikan "gunung suci' warisan tradisi India, tanpa merubah atribut "suci dan sempurna" yang melekat pada kekuasaan raja. Proses keruangan politik teritorial pada era kekuasaan Islam senantiasa berupaya untuk memastikan kekuasaan absolut raja. Proses ini membentuk pola keruangan politik teritorial berbasis kekerabatan yang dikendalikan secara hirarkis oleh suatu pusat dominan. Pada abad ke-17 atribut tersebut terhapus oleh tradisi Barat yang lebih menonjolkan atribut ekonomi. Proses keruangan politik teritorial era kekuasaan Barat yang awalnya berorientasi pada monopoli perdagangan akhirnya beralih ke perluasan produksi. Pola keruangan politik teritorial pun berubah dari penguasaan simpul perdagangan berbasis perjanjian dagang menjadi pengendalian teritorial secara hirakis berbasis birokrasi. Berkenaan dengan tujuan kedua, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa politik teritorial pada era kekuasaan Islam maupun Barat diwarnai oleh penguatan pinggiran dan likuidasi politik yang berimplikasi pada kemunculan dan keruntuhan kota-kota. Di bawah rezim kekuasaan Islam bertradisi maritim-sawah, kemunculan pusat dominan di pantai utara diikuti oleh pelemahan fungsi ekonomi beberapa kota pelabuhan dan penurunan fungsi politik beberapa kota pedalaman. Di masa rezim kekuasaan Islam bertradisi sawah, berpindahnya pusat dominan ke suatu dataran subur diiringi oleh kemunculan kembali beberapa kota pedalaman pada tempat-tempat yang secara primordial dapat merepresentasikan kekuasaan raja. Ketika rezim merkantilisme VOC berkuasa, pusat dominan berpindah ke bagian barat pantai utara. Beberapa kota di pantai utara juga muncul sebagai pusat distribusi perdagangan pada tempat-tempat yang menjanjikan banyak keuntungan. Penerapan sistem birokrasi kolonial, kapitalisasi perkebunan, dan pembukaan aksesibilitas pedalaman oleh rezim Hinda-Belanda menyebabkan munculnya kota-kota yang merepresentasikan beberapa fungsi sekaligus termasuk pengendalian teritorial, basis produksi, dan simpul transportasi pedalaman; bahkan pada tempat-tempat di pantai selatan dan ujung timur Pulau Jawa yang secara primordial dipandang beridentitas geopolitik negatif.

This study discusses the relationship between geopolitics and urban growth in the Island of Java from the 15th to the 19th century. At the first, this study aims to understand the spatial process and pattern of territorial politics related to the concept of center which embraced by various power regimes. The second objective is to understand the implications of territorial politics practices that conducted by every power regime on the spatial patterns of urban growth in the island of Java. To elaborate the concept of center that reflects to the primacy of city as a product as well as a symbol of power, this study conducts spatial and diachronic approaches. By regarding city as a text, the analysis is in line with text interpretation method which is proposed by hermeneutic thought. The data gained through various literatures mainly research reports that had published in books, journals, or conferences. With regard to the first objective, the results shows that in the 15th century the Islamic tradition had modified the concept of center in the island of Java that was transmitted by Indian tradition through introducing the "mosque" as new geopolitical code to replace the former geopolitical code of the"holly mountain". However the king as the center was still remain attributed as a "purity and perfection" figure. Paralel with that attribute, spatial process of territorial politics conducted by Islamic ruler had strong oriented to create an absolute power of the king. Such process created a kinship-based of hierarchical pattern of territorial politics with a forceful center. In the 17th century that attribute was removed by Western ruler as more striving for economic benefits. The spatial process of territorial politics that was initially oriented to trade monopoly then shited to production expansion. The spatial pattern of territorial politics also changed from the agreement-based of trade hub control to the bureaucracy-based of territorial mastery. Regarding the second objective, the result indicates that either Islamic or Western ruler always performed political spill-over and liquidation as main features of their territorial practices in the island of Java which having implication on the rise and fall of cities. Under maritime-sawah regime of Islamic ruler, the rise of a forceful power center in the north coast was followed by the declining of economic function of several port cities as well as the fall of political function of several inland cities. In the reign of sawah regime of Islamic ruler, parallel with the rise of a forceful power in an inland fertile plain, several inland cities came back as an important points mainly at some spesific places which in primordial standpoint were suited to represent the existence of king's power. When mercantilsm regime of VOC maintained the power, the forceful center shifted to western part of the north coast, then some cities at the advantageous locations emerged as the distribution points of commercial commodities coming from the inland. The implementation of colonial bureaucracy system as well as plantation capitalization and opening inland accessibility by the Ducth-Indies regime stimulated the rise of cities with multiple functions as territoral regulators, production bases and inland transportation hubs; even at some places in the south coast and the east end of Java with negative geopolitical identity contained by primordial standpoint.

Kata Kunci : politik teritorial, rezim kekuasaan, pusat, kode geopolitik, kota