IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JKN OLEH PEMBERI PELAYANANKESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

IRAWATI SAGALA, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD; Dra. Retna Siwi Padmawati, MA

2015 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2014 maka pada tanggal 01 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional dimulai di Indonesia, demikian juga halnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah DTPK. Dalam konteks kesehatan, daerah pedesaan dan terpencil sering dikaitkan dengan keadaan transportasi umum yang terbatas, infrastruktur jalan yang buruk, jarak yang jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan. Akibatnya ada dampak yang signifikan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai. Demikian juga halnya di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya maupun akses sementara dalam pelaksanaan JKN setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memenuhi syarat kredensialing yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Tujuan Penelitian: Menganalisis implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjalin untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang difokuskan pada sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hasil Penelitian: Implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan masih banyak mengalami kendala seperti tidak ada tenaga spesialistik yang definitif di rumah sakit, dokter umum yang definitif masih kurang di rumah sakit, keterbatasan prasarana di puskesmas dan rumah sakit yang menyebabkan mau tidak mau pasien harus dirujuk. Hal ini menambah beban bagi masyarakat dalam hal biaya transportasi karena tarif angkutan laut yang cukup mahal walaupun beberapa hal dapat dibenahi seperti masalah informasi dan perbaikan struktur birokrasi namun hal tersebut tidak dapat mencegah masyarakat untuk dirujuk. Kesimpulan: Implementasi kebijakan JKN tidak cocok dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah DTPK karena manfaat yang diterima masyarakat dari JKN menjadi terbatas disebabkan begitu banyak kendala yang dihadapi oleh pemberi pelayanan kesehatan.

Background: With the enactment of Law Number 24 of 2014, on the date January 1, 2014 the National Health Insurance began in Indonesia, as well as in Anambas Islands. Anambas Islands is a district that is categorized as islands, remote and border area. In the context of health, rural and remote areas is often associated with a state of limited public transport, poor road infrastructure, long distances to health service facilities and difficulties in recruiting and retaining health personnel. As a result there is a significant impact on the provision of adequate health care. The availability of resources is inadequate in every health facility in Anambas Islands is also an obstacle for the implementation of NHI any existing health facilities in the District of Anambas Islands must qualify credensialing set by BPJS Health. Objective: To analyze the implementation of the National Health Insurance (NHI) policy by the health service providers in the District of Anambas islands. Methods: This study is a descriptive research with qualitative methods using a single case study design to analyze the implementation of the NHI policy established by the health service providers in Anambas Island, which is focused on resources, bureaucratic structure and disposition. Results: Implementation of policy NHI by health care providers both in health centers and hospitals are still many have constraints such as limited power specialist, especially in hospitals, general practitioners definitive still lacking in some health facilities, the limited infrastructure in health centers and hospitals that cause will not want the patient should be referred. This adds to the burden of transportation costs to society as ocean freight rates are quite expensive though some things can be addressed as a problem of information and improvement of bureaucratic structures, but it can not prevent the public to be referred. Conclusions: The implementation of NHI policy does not match held in Anambas Islands as the border areas, islands and separated-areas area because of the benefits received by the community of NHI be limited due to so many constraints faced by health care providers.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, pemberi pelayanan kesehatan