POSITIVISASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

AHMAD ZUHDI, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Fatwa-fatwa DSN-MUI sejak dua dekade yang lalu, berhasil mempelopori terjadinya gerakan ekonomi syariah yang sangat massif di Indonesia. Sejalan dengan trend global, gerakan ekonomi syariah yang semula berada di tangan masyarakat dan para scholar (ulama) akhirnya mendapat respons positif dari berbagai pihak, dan mempengaruhi politik hukum pemerintah/negara, ditandai dengan masuknya materi-materi fatwa DSN-MUI ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hal ini berbeda dengan perjuangan 'politik syariah' yang sering dikonotasikan secara politis dengan upaya mendirikan negara Islam, sehingga keberadaannya menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Penelitian ini berusaha menggali proses dan hasil positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, faktor-faktor pendukung, serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif dengan tujuan mencari kebenaran hukum apa adanya melalui analisis terhadap substansi hukum serta implementasinya sejauh data yang peneliti dapatkan. Dalam pencarian data, peneliti menggunakan data sekunder sebagai bahan utama baik berupa Undang-Undang, Paraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan dan Himpunan Fatwa DSN-MUI. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung sekaligus untuk verifikasi terhadap asumsi-asumsi akademik dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang ditentukan secara purposive dari pimpinan dan anggota DSN-MUI, dengan pertimbangan karena merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pembuatan fatwa ekonomi syariah di Indonesia, dengan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI Periode 2004-2009 dengan pertimbangan karena mereka yang membahas dan mensahkan UU SBSN dan UU Perbankan Syariah, serta dengan pejabat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, baik dalam kapasitasnya sebagai regulator, mustafti maupun user dari fatwa-fatwa DSN-MUI. Data tersebut lalu dikonstruksikan dan dianalisis untuk disajikan sebagai laporan penelitian disertasi ini, karena itu penelitian ini juga bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Proses positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI telah dilalui secara demokratis dan konstitusional tanpa banyak menimbulkan ketegangan politik karena semua menyadari kebutuhan dan kegunaan hukum ekonomi syariah. 2). Terdapat beberapa faktor pendukung kelancaran positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI karena pelaksanaan ajaran agama memiliki landasan yang kuat, baik ideologis, sosilogis, historis maupun politis. Meskipun demikian, dari sisi ketata negaraan, DSN-MUI sendiri sebagai mufti di bidang ekonomi syariah di Indonesia berada pada posisi yang tidak jelas sehingga perlu dipikirkan lebih lanjut. 3). Positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI membawa implikasi besar bagi pembaharuan hukum di Indonesia, karena memunculkan disiplin ilmu baru dalam ilmu hukum, dan menggerakkan sekian banyak lembaga pemerintah/negara dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah.

Since two decades ago, DSN-MUI's fatwas successfully pioneered the massive movement of Islamic economy in Indonesia. In line with the global trend, the movement of Islamic economics which was originally in the hands of the people and the scholars finally got a positive response from various parties, and succeeded in influencing legal political government characterized by inclusion of materials of DSN-MUI fatwas to law legislation and policy. This is in contrast with the struggle 'sharia politics' which are often politically connoted by the efforts of establishing an Islamic state, so that its existence faces a very complex challenge. This study aimed to explore of the processes and results of the positivization of DSN-MUI's fatwas to the law legislation, supporting factors to the positivization and its implication to the law reform in Indonesia. This study was normative which was intended for seeking legal truth through analysis of the substantive law and its implementation as far as the data that researcher obtained. In finding the data, the researcher used secondary data as a main ingredient in the form of laws, regulation of Bank Indonesia, regulation of finance minister and the set of rules DSN's fatwa. In addition, it was also used primary data as supporting materials as well as for academic verification of the academic assumptions in the study, which was obtained through interviews with informants determined purposively by leaders and members of the DSN-MUI with consideration because they are responsible in manufacturing Islamic economy fatwa in Indonesia. Interview was also conducted with the leader and members of Commission XI of DPR RI of 2004-2009 period with consideration because they have discussed it and legitimated the SBSN law and Syariah Banking law, and with officials of Bank Indonesia and the Ministry of Finance, both in their capacity as regulator, mustafti or user of DSN-MUI's fatwas. The data obtained was then constructed and analyzed to be presented as dissertation research report, hence this study was also empirical. The results showed : 1. The process of positivization of DSN MUI's fatwas have been passed democratically and constitutionally without much political tensions because all aware of the need and usefulness of law of Islamic economics. 2. There are several factors supporting the smooth positivization of DSN - MUI's fatwas because of the implementation of religious teachings have a solid foundation, both ideologically, sociologically, historically and politically. Nevertheless from the constitutional side, DSN-MUI's position itself as a mufti in the field of Islamic economy was at a position of uncertainty that need to be considered further. 3. Positivization of DSN-MUI's fatwas carried a major implications for law reform in Indonesia for expressing a new discipline science in the field of law and also activated the government agencies/state and communities to engage in economic activities of Islamic economy.

Kata Kunci : DSN-MUI Fatwas, Positivization and Implication