PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ASTRI MAYLINDA, R.A. Antari Innaka T, S.H., M.H.

2015 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu bentuk landasan hukum yang sah bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur gelandangan dan pengemis diwilayahnya agar terciptanya keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat diwiliyah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta. Namun kenyataannya masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih ada dipinggir jalan untuk mengais rejeki dari belas kasih orang lain di Yogyakarta. Praktik Kerja Lapangan bertujuan sebagai syarat bagi mahasiswa lulus dari program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum (A.Md). Selain itu dalam Praktik Kerja Lapangan ini juga dapat memberikan manfaatnya bagi penulis dalam memahami bagaimana Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dengan fungsinya sebagai Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah sudah sesuai segala sesuatu nya dengan peraturan dan penerapannya atau bahkan pada kenyataannya sangat sulit untuk menjalankan peraturan yang sudah dibuat tersebut. Penulis juga menerapkan ilmu yang didapat saat dibangku kulia pada lingkungan masyarakat dengan sadar pada Peraturan Hukum yang mengikat. Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini sangat penting dilakukan sesuai urutan yang benar karena mengingat pentingnya suatu Peraturan Daerah untuk masyarakat dilingkungan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan dalam pembuatan pasal ini pun banyak terkandung aspek-aspek yang berlandaskan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, SATPOL PP, dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Regional Regulation No. 1 of 2014 About Handling Vagrants and Beggars in Yogyakarta Province is a form of legitimate legal basis for regional government in managing vagrants and beggars in the region in order to create security, and prosperity for all peoples in the region of Yogyakarta Special Province. But in reality there are many vagrants and beggars are still there alongside the road to earn a fortune on the mercy of others in Yogyakarta. Field Work Practice aims as a requirement for students graduating from the program Diploma Degree of Vocational School of Law, University of Gadjah Mada and to get a Diploma in Law (A.Md). Also in Field Work Practice can also provide benefits for writers in understanding how Preparation Procedures Regional Regulation in Yogyakarta Province, as well as how the adoption of the Regional Regulation No. 1 of 2014, with its function as handling vagrants and beggars in Yogyakarta Province already appropriate with regulations and their application or even in fact very difficult to carry out the regulations that have been made. The author also applies the knowledge gained in community college with conscious on the Rule of Law that binds. Procedure Preparation of Regional Regulation No. 1 of 2014 about the vagrants and beggars handling is very important to do the right order because of the importance of regional regulation for the public area of Yogyakarta Province. Even in the making of this subsection also contained many aspects based on philosophical, sociological, and juridical. This must be considered by the Provincial Government, Provincial Social Service, SATPOL PP, and community Yogyakarta.

Kata Kunci : Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014