KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENJALANKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) DI SURAKARTA PADA TAHUN 2008-2009

MUHARRIROH, Nur Azizah, S.IP., M.Sc

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Abstraksi PNPM Mandiri Perkotaan (MP) merupakan program nasional bersifat pemberdayaan masyarakat. Kemunculannya karena kemiskinan, dimana masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana dialami Kota Surakarta. Kondisi tersebut menjadi tanggungjawab negara (pemerintah) dan memberi kewenangan (daerah) untuk mengatasinya melalui desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga tercipta hubungan pusat - daerah (Hubpusda). Hubpusda menjadi cara untuk berkoordinasi, terkait kesejahteraan masyarakat khususnya. Desentralisasi juga menjadi pemantik Pemkot untuk berinovasi dalam pembangunan daerah, melalui program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), yang lebih dahulu ada dibanding PNPM MP. Saat tahun 2008 diluncurkan, resistensi (penolakan) muncul oleh Pemkot Surakarta, yang berujung konflik pusat - daerah. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan penelitian: Bagaimana konflik pemerintah dengan daerah dalam menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan di Surakarta/Solo pada tahun 2008-2009? Kerangka konseptual Hubpusda dalam bingkai desentralisasi, dan konflik dalam Hubpusda menjadi pilihan kerangka konseptual, untuk mendukung fokus penelitian. Karena peneliti ingin lebih mendalami pentingnya hubungan Pemerintah - Pemkot Surakarta, serta mengetahui mengapa terjadi konflik antara keduanya dan penyebabnya. Metode kualitatif (Studi Kasus) juga menjadi pilihan berikutnya untuk penelitian ini, karena secara khusus mampu membedah kasus dengan mengerucutkan kajian pada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dari hasil penelitian, ditemukan adanya konflik cukup alot antara Pemerintah Pusat - Pemkot Surakarta. Masing-masing ingin mempertahankan kepentingan atas dalih program penanggulangan kemiskinan. Konflik tercipta dari penolakan PNPM MP, disebabkan karena datangnya secara tiba-tiba pada tengah tahun anggaran, dan tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Faktor lain, Surakarta lebih dahulu mempunyai program kemiskinan (DPK). Penolakan memunculkan penundaan dan pembatalan dana perimbangan untuk Pemkot Surakarta. Ancaman menjadi alasan keduanya (pusat - daerah) untuk bernegosiasi, dan mengembalikan hubungan pemerintahan lebih koordinatif. Proses negosiasi juga menghasilkan keputusan bahwa: Pemkot Surakarta menerima program PNPM MP dengan syarat, yakni dilakukannya sharing program penanggulangan kemiskinan antara PNPM MP - DPK. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa Hubpusda dan desentralisasi menjadikan Pemkot Surakarta merasa punya wewenang dan harus mandiri dalam pembangunan daerah. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan kontrol yang tidak terlalu ketat. Sehingga Hubpusda secara administratif dan politis dapat dikomunikasikan secara koordinatif antara keduanya. Agar mampu meminimalisir kemunculan pola desentralisasi bernuansa sentralisasi. Kata kunci: Kemiskinan, PNPM MP, Hubungan pusat - daerah (Desentralisasi), Konflik, Kota Surakarta.

ABSTRACT PNPM MP is a national empowerment program for urban society's poor. The program was created in order to reduce poverty. This research I took case of its implementation in the City of Surakarta. Welfare of its subjects is one of primary of functions of state, central government delegates some of its power and resources to local goverment, in logic that local would be better equipped and prepared to tackle local poverty issue, hence the relationship between central and local government comes into existence. Central-local relationship becomes ways of coordinating, especially in social welfare issues. Decentralization becomes catalyst for City of Surakarta government to innovate in order to develop local economy, through Dana Pembangunan Kelurahan, which predated PMPM MP. Upon launching of PNPM, city government of Surakarta unexpectedly resisted the program, which developed into conflict between central and local governments. From that aforementioned fact, I made my question research "How was the conflict between central and local government in implementing program of PNPM Mandiri Perkotaan in Surakarta during 2008-2009? Relationship between central and local governments under framework of decentralization and conflict in that relation would be my own choosing for conceptual framework in order to support focus of this research. The researcher has desire to really grasp importance of relationship between central and local goverment of Surakarta, the reasons and the roots of the conflict. Case Study is method I chose for this research, as it is exceptionally well suited to be utilized to discuss, examine and conclude this case. From the research, the conclusion is that there was a conflict between central government and City of Surakarta. Each one was want to maintain their own position under guise of eradicating poverty. Conflict started by rejection by city government, without any prior notice or coordination. Other factor to be taken into consideration was the fact that City of Surakarta has already had its own poverty eradication program, DPK. This resistance became a reason for central government to temporarily freeze its grand funds. This conflict can be ended, because both governments tried to reconcile and renegotiate their problems on conflicting interests. The negotiation process also resulted in agreement that PNPM program would be accepted on condition that there would be sharing between PNPM MP and DPK Other interesting fact I have uncovered is that that the relationship between central and local governments and the decentralization have emboldened City Government of Surakarta about its own power, autonomy and legitimation especially in local building . Central Government in this respect only has power as overseer with limited authority . With this local confidence and autonomy, decentralization could be truly administratively and politically sound. Therefore "decentralization with centralization nuance" could be all avoided. Keywords: Poverty, PNPM MP, Relationship between central and local governments (decentralization), Conflict, City of Surakarta

Kata Kunci : Kata kunci: Kemiskinan, PNPM MP, Hubungan pusat - daerah (Desentralisasi), Konflik, Kota Surakarta.