ANALISIS REGRESI DATA PANEL PENERIMAAN PAJAK MELALUI SUDUT PANDANG KELEMBAGAAN DI 51 NEGARA BERKEMBANG PERIODE 2007-2012. STUDI KASUS: PEMISAHAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

FAJAR SURYA, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

2015 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Pembahasan mengenai pemisahan Direktorat Jendral Pajak dari Kementerian Keuangan telah dibahas dari tahun 2013 hingga sekarang. Hal ini didasarkan oleh rendahnya kepatuhan dari wajib pajak dan ditambah lagi oleh rendahnya penerimaan pajak pada tahun 2014 menjadi salah satu alasan DJP memisahkan dari Kementerian Keuangan. Selain itu DJP memiliki berkeinginan agar dapat bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang lebih otonom sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak apabila memisahkan dari Kementerian Keuangan. Didasarkan oleh permasalahan tersebut, peneliti berusaha untuk memberikan solusi dengan tujuan: (1). Apakah dengan memisahkan diri dari Kementerian Keuangan dapat meningkatkan penerimaan pajak? (2) Membandingkan dengan negara berkembang lainnya yang telah memisahkan dari Kementerian Keuangan memiliki penerimaan pajak yang tinggi? Variabel diantaranya adalah variabel jumlah konsumsi, jumlah FDI yang masuk, nilai tambah sektor industri, openness, pertumbuhan populasi, age dependency ratio dan tentunya variable dummy dari model kelembagaan. Semua ini didasarkan oleh beberapa variabel yang mendukung akan penerimaan pajak dan diambil dari beberapa tahun. Alat analisis yang digunakan dalam model ini menggunakan sgnifikansi model serta dengan beberapa pengujian seperti uji hausman, uji fixed effect, uji random effect dan pengujian model probit & logit dengan tahun uji dari tahun 2007 hingga 2012. Hasil dari pengujian ini adalah (1) Melihat seberapa pengaruhnya variabel-variabel tersebut mempengaruhi penerimaan pajak dan penentuan DJP dalam memisahkan atau tidaknya dari Kementerian Keuangan. (2) Membandingkan Negara Indonesia dengan Negara berkembang lainnya dalam hal penerimaan pajaknya. Dari hasil tersebut, akan dijadikan acuan dan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak dalam menentukan pemisahan dari Kementerian Keuangan

The discussion about the separation of the Directorate General of Taxes from the Ministry of Finance has been around from 2013 to the present. Some of the reasons why DGT secede from the Ministry of Finance is based on the low compliance of taxpayers and compounded by low tax revenues in 2014. Besides, DGT intends to be transformed into a more autonomous institution so as to increase tax revenues if seceded from the Ministry of Finance. Grounded by the problems, the researcher is trying to provide a solution using these research objectives: (1). Will the seceding from the Ministry of Finance increase the tax revenue? (2) Comparing with other developing countries which DGTs have split off from the Ministry of Finance, do they have a high tax revenue? The variables include the amount of consumption, the amount of FDI inflows, the value added of industrial sector, openness, population growth, age dependency ratio and the variable dummy of the model of institutions. All of this is based on a variable that supports the tax revenue and taken from a few years range. The analytical tool used in this model is the significance of the model as well as with some testing such as Hausman test, fixed effect test, Random effect test and probit and logit models test with test year from 2007 to 2012. The results of this testing are (1) To see how the influence of these variables on the tax revenue and the determination of the DGT whether to secede or not from the Ministry of Finance. (2) Comparing Indonesia with other developing countries in terms of tax revenue. From these results, it will be used as a reference and input for the government, especially for the DGT in determining the separation from the Ministry of Finance.

Kata Kunci : Model Kelembagaan, jumlah konsumsi, jumlah FDI yang masuk, nilai tambah sektor industri, openness, pertumbuhan populasi, age dependency ratio.